Lingga – Dasar kesepakatan penetapan ganti rugi lahan oleh PT Citra Sugi Aditya (CSA) di Kabupaten Lingga masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Humas PT CSA, Rauf Kasimpungan, mengaku tidak mengetahui secara pasti legalitas dokumen yang menjadi dasar penetapan harga Rp3 juta per hektare untuk lahan kosong atau belukar dan Rp5 juta per hektare untuk lahan tanam tumbuh.
Hal tersebut terungkap saat harianmemokepri.com melakukan konfirmasi dengan Rauf di salah satu hotel di Daik Lingga, Senin (9/11/2026).
Rauf menjelaskan, penetapan nominal tersebut mengacu pada hasil sosialisasi dan musyawarah yang disebut telah dilaksanakan perusahaan bersama masyarakat di delapan desa, yakni Pekaka, Teluk, Limbung, Sungai Pinang, Kudung, Bukit Harapan, Keton, dan Kerandin.
Dalam kesempatan itu, Rauf membacakan dokumen berupa laporan kolektif hasil musyawarah yang memuat kesepakatan nilai ganti rugi lahan dan tanam tumbuh. Namun, ketika ditanya apakah dokumen tersebut merupakan surat persetujuan yang ditandatangani langsung oleh masyarakat, ia menyebut dokumen itu sebagai laporan hasil kesepakatan secara kolektif.
“Kalau terkait legalitasnya saya enggak tahu ya, karena yang mengondisikan ini November 2024, pada waktu itu saya belum bergabung. Yang mengurus Pak Wahyudi dan Pak Rumsahadi,” ungkap Rauf.
Ia menjelaskan baru bergabung dengan PT CSA pada Maret 2025. Sementara itu, pihak yang menangani proses sosialisasi dan musyawarah penetapan harga pada November 2024 disebut sudah tidak lagi bekerja di perusahaan.
Meski mengaku tidak mengetahui secara pasti legalitas dokumen tersebut, Rauf memperkirakan perusahaan masih menyimpan arsip kegiatan sosialisasi, termasuk dokumentasi dan daftar hadir masyarakat.
“Kemungkinan ada, itukan masalah sosialisasi itu kan ada dokumentasi lalu kemudian daftar hadir, pasti ada,” katanya.
Terkait persetujuan masyarakat, Rauf berpendapat bahwa warga yang telah menyerahkan lahannya dengan harga yang ditetapkan perusahaan secara tidak langsung telah mengetahui dan menyetujui mekanisme tersebut.
“Fakta di lapangan terkait angka atau nominal itu intinya banyak masyarakat yang menyerahkan lahannya dengan harga yang kami tetapkan segitu. Artinya secara tidak langsung dengan itu mereka sudah pernah mendengar dan kemudian juga mereka sudah sepakat,” jelasnya.
Ia menilai apabila sejak awal tidak terdapat kesepakatan, pembebasan lahan dengan nominal tersebut tidak akan berlangsung dalam jumlah banyak.
Menurut Rauf, masyarakat yang keberatan terhadap ketentuan harga seharusnya menyampaikan penolakan saat sosialisasi berlangsung. Ia menyebut masyarakat telah diundang dalam kegiatan tersebut dan sebagian menerima sagu hati berdasarkan mekanisme yang disampaikan perusahaan.
Selain pembayaran kepada pemilik lahan, Rauf menjelaskan bahwa nominal Rp3 juta per hektare juga menjadi bagian dari mekanisme pemberian sagu hati kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan.
Ia mencontohkan, apabila suatu desa memiliki luas lahan 2.000 hektare, luasan tersebut dikalikan dengan Rp3 juta. Hasil perhitungan kemudian dibagikan kepada seluruh kepala keluarga melalui mekanisme sagu hati.
“Setelah itu, kita bayar lagi tanah yang ada kepemilikannya,” jelasnya.
Rauf menyebut mekanisme tersebut sebagai subsidi silang. Menurutnya, skema itu bertujuan agar masyarakat yang tidak memiliki tanah juga memperoleh manfaat, bukan hanya warga yang mempunyai lahan.
Namun, dalam konfirmasi tersebut belum dijelaskan secara terperinci dokumen perhitungan, dasar pembagian, maupun mekanisme yang menghubungkan nominal Rp3 juta per hektare dengan pemberian sagu hati dan pembayaran kepada pemilik lahan.
Ketika ditanya apakah ketentuan harga tersebut merupakan keputusan internal perusahaan atau telah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, Rauf menjelaskan bahwa perusahaan menyampaikan mekanisme tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat.
Mengenai status harga sebagai penawaran atau kesepakatan yang sah, ia kembali menegaskan tidak terlibat langsung dalam proses awal penetapan nilai ganti rugi.
“Aa… saya enggak tahu masalah ketentuan harganya, yang pasti itu sudah disosialisasikan ke masyarakat.”
Rauf juga mengaitkan mekanisme tersebut dengan pemberian plasma yang menurut keterangannya berasal dari alokasi 20 persen.
Berdasarkan hasil konfirmasi, sejumlah hal masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai dokumen asli hasil musyawarah, bukti persetujuan langsung masyarakat, serta dasar perhitungan nilai Rp3 juta dan Rp5 juta per hektare.
