Meski mengaku tidak mengetahui secara pasti legalitas dokumen tersebut, Rauf memperkirakan perusahaan masih menyimpan arsip kegiatan sosialisasi, termasuk dokumentasi dan daftar hadir masyarakat.
“Kemungkinan ada, itukan masalah sosialisasi itu kan ada dokumentasi lalu kemudian daftar hadir, pasti ada,” katanya.
Terkait persetujuan masyarakat, Rauf berpendapat bahwa warga yang telah menyerahkan lahannya dengan harga yang ditetapkan perusahaan secara tidak langsung telah mengetahui dan menyetujui mekanisme tersebut.
“Fakta di lapangan terkait angka atau nominal itu intinya banyak masyarakat yang menyerahkan lahannya dengan harga yang kami tetapkan segitu. Artinya secara tidak langsung dengan itu mereka sudah pernah mendengar dan kemudian juga mereka sudah sepakat,” jelasnya.
Ia menilai apabila sejak awal tidak terdapat kesepakatan, pembebasan lahan dengan nominal tersebut tidak akan berlangsung dalam jumlah banyak.
Menurut Rauf, masyarakat yang keberatan terhadap ketentuan harga seharusnya menyampaikan penolakan saat sosialisasi berlangsung. Ia menyebut masyarakat telah diundang dalam kegiatan tersebut dan sebagian menerima sagu hati berdasarkan mekanisme yang disampaikan perusahaan.
Selain pembayaran kepada pemilik lahan, Rauf menjelaskan bahwa nominal Rp3 juta per hektare juga menjadi bagian dari mekanisme pemberian sagu hati kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan.
Ia mencontohkan, apabila suatu desa memiliki luas lahan 2.000 hektare, luasan tersebut dikalikan dengan Rp3 juta. Hasil perhitungan kemudian dibagikan kepada seluruh kepala keluarga melalui mekanisme sagu hati.
