Uni Eropa, Kanada Bertekad Akan Sikapi Tegas Tarif Baru Impor Trump
Instruksi presiden tersebut menuai kritik dari para pendukung antikorupsi.
“Dunia tidak boleh membiarkan suap dan korupsi menjadi norma,” kata Gary Kalman, direktur eksekutif Transparency International AS, dalam pernyataan kepada VOA.
Para ahli hukum privat pada Selasa berupaya mengklarifikasi cakupan dan signifikansi dari instruksi yang ditandatangani oleh Trump.
“Penyuapan masih merupakan tindakan ilegal,” menurut judul dari analisis yang dirilis oleh fima hukum yang berbasis di Washington, Arnold & Porter, pada Selasa pagi.
Penulis analisis tersebut, yang terdiri dari delapan pengacara, mengatakan dalam tinjauan mereka bahwa tindak penyuapan tidak hanya ilegal di bawah undang-undang tersebut, yang belum ditarik oleh Kongres AS, tapi juga di bawah hukum negara bagian, federal, serta negara asing. Mereka juga mencatat bahwa negara-negara lain telah meningkatkan upaya penegakan anti-korupsi masing-masing.
“Untuk saat ini, kami merekomendasikan perusahaan-perusahaan untuk menanti dan melihat apa yang akan terjadi, dan sementara ini tetap fokus mematuhi [hukum yang berlaku],” ujar para pengacara tersebut. [ka/uh/rs]

