BATAM – Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Kamis (5/11/2026) siang. Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran informasi mengenai pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan, serta kontribusi sektor infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan DPRD DKI Jakarta dipimpin Ketua Komisi D, Hj. Yuke Yurike, ST., MT., didampingi Wakil Ketua Komisi Muhammad Idris dan sejumlah anggota.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Yunus menyambut baik kunjungan para wakil rakyat dari Ibu Kota. Ia mengapresiasi dipilihnya Batam sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja untuk mendalami berbagai aspek pembangunan daerah.
“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ungkapnya.
DPRD DKI Jakarta Gali Informasi Pembangunan Infrastruktur Batam
Dalam agenda tersebut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menggali informasi mengenai prioritas pembangunan infrastruktur publik di Kota Batam, termasuk kontribusinya terhadap PAD.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Batam melibatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Menurutnya, BP Batam memiliki tanggung jawab dalam pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, serta fasilitas kebutuhan umum, termasuk penyediaan air.
Sementara itu, Pemerintah Kota Batam lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman hingga wilayah hinterland.
Terkait sektor infrastruktur yang memberikan kontribusi terhadap PAD, Yunus menyebut penerangan jalan umum sebagai salah satu sektor dengan kontribusi terbesar.
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelas Yunus.
Pertukaran Pengalaman Pembangunan Antarlembaga
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Kedua lembaga legislatif saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan, serta tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah.
Muhammad Yunus turut memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur publik di Kota Batam kepada anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kota Batam dan DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas wawasan mengenai pengelolaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda dan rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta.
