HARIANMEMOKEPRI.COM — Wawasan Hukum Nusantara (WHN), diwakili oleh Ketua WHN DPD Jakarta Utara, telah mengajukan surat permohonan audiensi langsung ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan ke alamat resmi Kejaksaan Agung, Jl. Panglima Polim No. 1, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/11).
Saat ini, surat permohonan tersebut telah diterima oleh staf Kejaksaan Agung dan sedang menunggu disposisi dari Kepala Kejaksaan Agung.
Keinginan WHN untuk audiensi ini dilatarbelakangi oleh tujuan organisasi untuk berkontribusi dalam membantu negara mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Ketua Umum WHN, Capt. Arqam, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak Kejaksaan Agung yang telah melakukan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, terutama koruptor.
“Kami akan mengerahkan ribuan kader di seluruh Indonesia untuk membantu mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan pemerintah daerah yang berpotensi merugikan negara, khususnya dalam kasus-kasus korupsi,” ujar Arqam.
WHN adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan HAM serta terdaftar di Kesbangpol Jakarta. Organisasi ini memiliki 57 cabang di seluruh Indonesia, terdiri dari praktisi hukum dan akademisi dari berbagai bidang.
WHN berkomitmen memberikan masukan yang penting bagi penegakan hukum di Indonesia, serta menyediakan pandangan hukum dari ratusan anggotanya yang terlibat.
Susunan pengurus DPP WHN terdiri dari Dewan Penasehat yang terdiri dari sejumlah tokoh terkemuka di bidang hukum dan pemerintahan. Adapun susunan kepengurusan DPP WHN antara lain sebagai berikut :
