HMK, TANJUNGPINANG — Masyarakat Tanjung Sebauk Darat RT 02, RW 06 dan warga Kampung Bebek mengikut rapat klarifikasi lahan masyarakat yang terdampak atau masuk ke dalam SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) atas nama PT Yakin Perkasa Propertama di Ruang Rapat Kantor Lurah Senggarang, Kamis (22/2022) pagi.
Pertemuan dihadiri pihak Kanwil BPN Provinsi Kepri, BPN Tanjungpinang, PT Yakin Perkasa Propertama, disaksikan Lurah Senggarang serta ketua RT Tanjung Sebauk Darat dan ketua RT Kampung Bebek.
Sementara RT/RW yang masuk wilayah SHGB PT Yakin Perkasa Propertama yakni RW 05 (Sri Sumiyati ), RT 1/5 (Maryono), RT 2/5 (Zulkarnaen), RW 06 (Kasim), RT 1/6 (Johari), RT 2/6 (Erni), RW 04 (Suwarni), RT 3/4 (Sutikno) dan RT 4/4 (Tukino).
Yudi Hermawan S.ST C.Med Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Kepri mengatakan kegiatan ini pihaknya inventarisir sejauh mana besarannya. Terkait lahan di wilayah Senggarang pihak BPN mencoba mencari solusi yang sudah lama koordinasi yang sifatnya tidak berjalan kurang baik antara pihak PT dengan masyarakat.
“Sekarang kan sudah ada peluang PT sudah mau mencarikan solusi kepada masyarakat jadi kita harapkan kedepan selesailah apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terlaksana serta apa yang di buat oleh pihak PT bisa berjalan,” ujar Yudi.
Yudi menjelaskan setelah pertemuan ini diharapkan antara masyarakat, pihak PT Yakin, BPN dari Kanwil ataupun BPN Tanjungpinang turun ke lapangan bersamaan untuk identifikasi dan inventarisasi lahan masyarakat yang berdampak langsung pada PT Yakin.
“Setelah kita tahu nanti tahap kedua kita akan carikan solusinya seperti apa yang akan di buat. PT Yakin bersedia kalau memang lahan tersebut tidak pernah selama ini di ganti rugi, PT Yakin akan ganti rugi atau langsung di lepaskan kepada warga nantinya itulah sudah komitmen dari PT Yakin,” jelasnya.
Sebelumnya pihak BPN meminta kepada RT/RW agar masyarakatnya memasang patokan lahan masyarakat yang di atas PT Yakin sehingga nantinya BPN bisa mengetahui dan meminta data-datanya pada saat turun ke lapangan.
“Itulah nantinya di ukur oleh tim baik dari Kanwil maupun tim BPN Tanjungpinang untuk mengetahui bentuk dan luasnya seberapa besar tanah masyarakat yang tumpang tindih ke PT Yakin. Masyarakat nanti melampirkan surat kepemilikannya dari dasar itu nantinya kita cari solusi untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu Radi warga RT 02/06 selaku masyarakat setempat tujuannya antara masyarakat dengan PT Yakin tidak ingin bermasalah hanya ingin kedamaian dan ketentraman.
“Kami minta dari awal tahun 1995 hingga saat ini hak masyarakat kembalikan ke masyarakat, hak PT Yakin itu hak PT Yakin. Selaku masyarakat tidak pernah mengambil hak PT Yakin. Sekarang alhamdulilah sudah clear untuk sementara mudah-mudahan kedepannya deal,” terang Radi
