Meski demikian, ia melihat adanya potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami mencermati beberapa pos yang bisa meningkatkan PAD, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi parkir, serta pemanfaatan aset daerah. Namun, sektor-sektor ini belum dikelola secara optimal,” tambahnya.
Dari hasil observasi awal terhadap dokumen APBD 2025, Lis menemukan bahwa beberapa pos belanja daerah seharusnya dianggarkan untuk 12 bulan, tetapi dalam APBD saat ini hanya cukup untuk 8 hingga 10 bulan. Bahkan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN baru dianggarkan untuk 7 bulan saja.
Lis menekankan bahwa kondisi APBD yang memprihatinkan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD untuk mencari solusi.
“Melalui kebijakan realokasi anggaran dan pokok-pokok pikiran DPRD, kita harus bergotong-royong untuk menstabilkan kondisi APBD Tanjungpinang, sesuai dengan peribahasa ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’,” pungkasnya.
