HARIANMEMOKEPRI.COM — Perkumpulan Batin Kepulauan Riau bersama pelaku usaha dan masyarakat pesisir melakukan audiensi ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves) pada Senin 24 Juli 2023.
Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Mielyon E Datty (Koordinator Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan).
Dalam pertemuan itu, Ketua Perkumpulan Batin Kepri, Said Afzaldy menyampaikan beberapa poin, diantaranya terkait sikap penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023.
Hal ini dikarenakan menurut Said, PP ini minim kajian ilmiah lapangan dan terkesan memaksakan.
“Perlu adanya pengkajian ulang, peraturan pemerintah ini sangat bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat pesisir serta kearifan lokal yang sudah turun temurun khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,” ucapnya.
“Kami menilai dengan adanya pembatasan wilayah tangkap itu juga akan melemahkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada melemahnya Ketahanan Negara pada daerah perbatasan,” tambah Said.
