Kedua, memastikan pengawasan internal berjalan optimal melalui proses verifikasi dan pendampingan yang sesuai bagi setiap perangkat daerah.

“Ketiga, penerapan yang nyata di lapangan. Hal ini berarti menjadikan MCSP sebagai budaya kerja dalam birokrasi yang bersih dan melayani. Dengan cara ini, dampak positifnya akan dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar,” tambahnya.

Pada akhir kegiatan, Sirajoni meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data secara lengkap dan akurat sesuai ketentuan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan indeks integritas daerah Kota Banjarbaru pada 2026.