BANJARBARU – Upaya memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan melalui evaluasi pengisian data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2026.

Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rakor yang dilaksanakan melalui Inspektorat Kota Banjarbaru tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni. Selain mengoordinasikan kelengkapan dokumen, pertemuan ini juga mengevaluasi perkembangan pengisian data MCSP oleh masing-masing perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Sirajoni menyampaikan bahwa peralihan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) ke MCSP membutuhkan komitmen lebih kuat, pengawasan mendalam, serta pelaksanaan nyata untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan keterbukaan dan kerja sama seluruh perangkat daerah. Ia juga meminta agar SKPD yang tidak merespons proses evaluasi segera dilaporkan.

“Apabila terdapat anggota dari setiap SKPD yang tidak bertindak atau tidak mendukung penerapan MSCP ini, silakan beri tahu saya,” tegas Sirajoni.

Dalam pelaksanaan MCSP 2026, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pertama, komitmen dan ketepatan waktu dalam memenuhi indikator serta rencana aksi yang telah ditetapkan.