BANTEN – Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPW IWO Indonesia) Provinsi Banten mendesak BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Polda Banten, serta aparat penegak hukum memperketat pengawasan dan menindak dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi di wilayah Banten.

Desakan tersebut disampaikan Ketua DPW IWO Indonesia Provinsi Banten, Mevi Amirullah, bersama seluruh jajaran DPD IWO Indonesia se-Provinsi Banten. Mereka menilai penyaluran solar bersubsidi harus diawasi secara serius agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

IWO Indonesia Banten meminta BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi, sementara Pertamina Patra Niaga diminta mengevaluasi SPBU yang terindikasi melakukan pelanggaran. Pemeriksaan diharapkan mencakup pola pembelian, penggunaan barcode, surat rekomendasi, volume penyaluran, hingga dugaan pengalihan BBM kepada pihak yang tidak berhak.

Selain itu, Ditreskrimsus Polda Banten dan seluruh Polres jajaran didesak menindaklanjuti setiap informasi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk kemungkinan adanya penimbunan maupun jaringan distribusi ilegal.

Penelusuran juga diminta menjangkau seluruh mata rantai yang terlibat, mulai dari pembeli, pengangkut, penampung, pemodal, hingga pihak yang diduga mengendalikan kegiatan tersebut. Apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum TNI maupun Polri, pemeriksaan diminta dilakukan melalui mekanisme institusi yang berwenang.

Tak hanya aparat penegak hukum, IWO Indonesia Banten juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan, Dinas Perikanan mengevaluasi rekomendasi solar bagi nelayan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, serta kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangannya.