Ketua DPW IWO Indonesia Provinsi Banten, Mevi Amirullah, menegaskan, “Solar bersubsidi merupakan amanat negara untuk masyarakat yang berhak, bukan komoditas permainan bagi kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami meminta BPH Migas, Pertamina, Polda Banten, dan seluruh institusi terkait tidak sekadar melakukan pengawasan formalitas. Periksa penyalurannya, telusuri dugaan penyimpangannya, bongkar apabila ditemukan jaringan yang terlibat, dan berikan sanksi sesuai hukum. Kami tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Kami meminta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan solar, sementara dugaan penyimpangan distribusi tidak mendapatkan pengawasan serius.”

IWO Indonesia Banten juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat dan insan pers untuk menyampaikan informasi terkait dugaan penyimpangan tanpa intimidasi.

Organisasi tersebut menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang independen, profesional, berimbang, dan bertanggung jawab.

Menurut IWO Indonesia Banten, pengawasan distribusi BBM bersubsidi bukan hanya menyangkut persoalan transaksi di SPBU, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat, tanggung jawab negara dalam mengelola subsidi, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. (***)