DUMAI – Sejumlah pekerja kontraktor di lingkungan PT Wilmar Pelintung, Dumai, mengeluhkan sistem jam kerja yang mereka jalani. Mereka mengaku bekerja hingga 12 jam sehari, tetapi perhitungan upah hanya mencakup 9 jam kerja.

Keluhan tersebut disampaikan salah seorang pekerja pada Selasa (17/11/2026). Ia menyebut, tiga jam kerja yang tidak diperhitungkan sebagai upah disebut sebagai bentuk loyalitas kepada perusahaan.

“Kami kontraktor di Wilmar Pelintung, Dumai. Kami bekerja 12 jam, tetapi yang dihitung hanya 9 jam. Tiga jam lagi dianggap loyalitas. Tanggal merah dan hari Minggu juga tidak ada libur. Kami sebenarnya ingin mengadu ke Disnaker, tetapi takut. Kami khawatir kalau mengadu justru tidak mendapatkan keadilan.”

Selain persoalan jam kerja, pekerja tersebut juga mengungkapkan dugaan penerapan denda bagi karyawan yang terlambat masuk kerja. Menurut pengakuannya, kondisi tersebut telah berlangsung selama dua tahun.

“Kalau kami terlambat masuk, kami didenda oleh pihak perusahaan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah dua tahun kami bekerja dalam kondisi seperti ini,” tambahnya.

Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan ketentuan jam kerja, pembayaran upah, serta perlindungan hak pekerja. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Dumai dan instansi pengawasan ketenagakerjaan Provinsi Riau diharapkan menindaklanjuti informasi tersebut.

Pihak PT MPS dan manajemen PT Wilmar Pelintung juga diharapkan memberikan penjelasan terkait sistem jam kerja, perhitungan upah, serta dugaan pemberlakuan denda terhadap pekerja.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari PT MPS, manajemen PT Wilmar Pelintung, maupun Disnaker terkait keluhan yang disampaikan para pekerja tersebut.