PANDEGLANG – Aliansi Mahasiswa Pandeglang Selatan mengecam maraknya praktik parkir liar di Kabupaten Pandeglang. Mereka mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, segera melakukan penertiban dan mengevaluasi seluruh sistem pengelolaan perparkiran.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik, terutama dalam menciptakan ketertiban lalu lintas serta menyediakan fasilitas parkir yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Aliansi menilai, praktik parkir liar tanpa didukung fasilitas yang memadai berpotensi menyebabkan kesemrawutan lalu lintas, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, serta membuka peluang terjadinya pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan.

Sebagai bentuk kontrol sosial, Aliansi Mahasiswa Pandeglang Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa tiga tuntutan utama.

Pertama, mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang segera menertibkan praktik parkir liar di seluruh wilayah. Kedua, meminta pemerintah menyediakan dan membangun fasilitas parkir yang layak, aman, serta nyaman. Ketiga, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan lahan parkir, termasuk sistem pengawasan, pengelolaan, dan pemungutan retribusi.

Koordinator Lapangan I, Mulki Saumi, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai masyarakat terus dibebani oleh persoalan parkir, sementara pemerintah daerah belum mampu menghadirkan tata kelola perparkiran yang tertib dan berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Ridwan Azizi, mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan pemerintah merupakan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Setiap persoalan publik harus dijawab dengan kebijakan dan tindakan nyata, bukan hanya janji maupun pernyataan normatif,” tegasnya.

Melalui rencana aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Pandeglang Selatan berharap Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang memberikan respons secara terbuka, melakukan evaluasi menyeluruh, serta mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan perparkiran yang menjadi keluhan masyarakat.