HARIANMEMOKEPRI.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP berhasil menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Selain itu, KKP juga menertibkan 20 rumpon ilegal yang diduga milik nelayan Filipina di Laut Sulawesi
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, menyampaikan bahwa kapal asing dengan nama KM. PKFA 9586 (berukuran 61,98 GT) tidak memiliki izin penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia. Kapal tersebut juga menggunakan alat tangkap yang dilarang, yaitu trawl.
“Benar bahwa operasi Kapal Pengawas Barracuda 01 di Perairan Selat Malaka pada Selasa (29/7), sekitar pukul 08.10 WIB, berhasil menghentikan kapal ikan asing yang sedang beroperasi secara ilegal di wilayah perairan Indonesia,” jelas Ipunk di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tidak mengibarkan bendera negara manapun dan diawaki oleh lima orang berkewarganegaraan Myanmar.
Kapal ini kemudian digiring ke Pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut.
“Dokumen, hasil tangkapan, serta barang bukti lainnya sudah kami serahkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” tambah Ipunk.
KM. PKFA 9586 diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perikanan dengan ancaman hukuman hingga delapan tahun penjara dan denda minimal Rp1,5 miliar.
Dalam operasi terpisah, KKP juga berhasil menertibkan 20 rumpon ilegal di WPP-NRI 716, Laut Sulawesi, yang diduga kuat milik nelayan Filipina.
Aksi ini dilakukan oleh KP Orca 04 pada Sabtu (2/8) dengan cara memotong tali penghubung antara pelampung dan badan rumpon.
“Rumpon-rumpon ini merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan di laut terbuka. Namun, jika ditempatkan secara ilegal di perairan Indonesia, keberadaannya bisa mengganggu ruaya ikan tuna dan merugikan nelayan lokal,” ujar Ipunk.
Seluruh rumpon yang ditertibkan kini telah dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara. Dengan tambahan 20 unit ini, total rumpon ilegal yang telah ditertibkan sepanjang 2025 mencapai 76 unit.
Ipunk menegaskan bahwa KKP akan terus melakukan operasi penertiban rumpon ilegal demi menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk melindungi sumber daya laut Indonesia dan memastikan kesejahteraan nelayan dalam negeri.
