Harian Memo Kepri | Nasional —Melihat fenomena yang semakin tingginya konflik horizontal antara polisi dengan komponen masyarakat, mahasiswa dan pelajar, dalam aksi menyampaikan keresahan terhadap kebijakan yang tidak tepat di negeri ini, maka tinggal tanya Presiden Jokowi, mau berpihak pada mahasiswa atau berpihak kepada DPR? Ini pilihan yang harus ditentukan Presiden.
Hal itu disampaikan pakar hukum dari FH Universitas Bung Karno, Azmi Saputra, Kamis (26/2019). “Demi keselamanatan dan penegakan hukum nasional Presiden harus bertindak tegas dan memutuskan segera dengan cepat, karena ada sinyal yang tidak baik dengan penanganan aksi-aksi unjuk rasa oleh polisi,” kata Azmi.
Ia memaparkan bahwa sinyal tidak baik itu, bahwa karena polisi juga manusia, kondisi anggota polisi yang di lapangan yang semakin lelah, stress, dan bingung mengakibatkan ada tindakan anggota kepolisian yang bertugas cenderung kurang terkendali, misalnya masuk rumah ibadah (ini bertentangan dengan KUHAP, melanggar Undang Undang termasuk SOP kepolisian).
Azmi mengatakan, di lapangan ada polisi sudah tidak bisa membedakan penanganan mana peserta aksi yang melakukan anarkis dengan tidak anarkis, ada tindakan kepada mahasiswa yang tidak melawan ternyata dianiaya, ditendang, dipukul dan dikeroyok. Ada tindakan pada kerumunanan pengendara ditendang polisi.
“Hal-hal demikian dapat jadi pemicu saling balas antara polisi dan komponen masyarakat, karena polisi dianggap sebagai alat negara, punya hak bawa senjata, sikapnya semestinya harus di atas rata rata, lebih terkendali. Namun, lanjutnya, di sisi lain ia juga manusia biasa , punya emosi, lelah, stress, cemas,” tambahnya
“Karenanya, demi keselamatan semuanya, Presiden Jokowi harus perintahkan untyk menarik polisi dari lapangan aksi mahasiswa. Selanjutnya, turunkan tentara agar tentara yang masuk di tengah area aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi keresahannya untuk saat ini,” tandas Azmi yang jugaKetua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha).
Selain itu pula, ungkap Azmi, saatnya fungsi Jaksa Agung sebagai sentral penegakan hukum (lembaga penuntutan dan eksekusi dalam perkara) harus pula muncul. “Karenanya Jaksa Agung harus mendorong kepolisian untuk keluarkan mahasiswa yang masih ditahan karena berdemo menyampaikan pendapat, jangan dipeta konflikkan mahasiswa dengan penegak hukum,” ujarnya.
sumber | dok. | poskotanews.com
