Yusuf menuturkan untuk memastikan apakah ada perubahan daya beli masyarakat beberapa indikator ekonomi lain harus dipertimbangkan.
“Kita juga perlu melihat indikator lain yang memang bisa saja berpotensi menekan daya beli masyarakat. Kalau kita perhatikan misalnya PHK yang terjadi di beberapa bulan terakhir, itu juga bisa juga mempengaruhi daya beli masyarakat secara umum. Tetapi untuk sampai mengambil kesimpulan bagaimana dampak PHK saya kira kita perlu melihat data lain yang belum dirilis seperti penjualan riil. Apabila penjualan riil di Februari mengalami penurunan, maka indikator terkait pelemahan daya beli perlu diwaspadai oleh pemerintah secara umum,” tegasnya.
Peneliti Next Policy Shofie Azzahrah mengatakan faktor diskon tarif listrik 50 persen tidak bisa dianggap sebagai faktor utama deflasi. Menurutnya, deflasi terjadi bukan hanya terjadi akibat satu kebijakan yang bersifat jangka pendek.
“Melainkan bisa mencerminkan tren ekonomi yang telah terjadi dalam periode yang panjang. Kalau kita ingat, pada 2024 BPS dan BI menyatakan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut, dari Mei-September. Periode ini terjadi jauh sebelum kebijakan diskon tarif listrik yang diberlakukan pada awal tahun 2025, yaitu Januari dan Februari. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa deflasi ini bukan semata-mata karena faktor kebijakan (diskon tarif) listrik saja yang baru diterapkan oleh pemerintah, tapi ada indikasi tren penurunan harga yang lebih luas dan sudah terjadi sejak tahun sebelumnya,” ungkap Shofie.
