Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pengungkapan kasus korupsi besar, menghadapi tantangan yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir.
Revisi undang-undang KPK yang disahkan pada tahun 2019 melemahkan independensi KPK, membatasi kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penangkapan. Para pengamat berpendapat bahwa perubahan ini telah menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyambut baik kenaikan IPK ini, dengan menyatakan bahwa hal itu mencerminkan kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Ini gambaran pemberantasan korupsi, penindakan dan upaya yang sudah dilakukan KPK dan pemerintah,’’ kata Setyo dalam diskusi Transparency International Indonesia.
‘’Semoga kita bisa melakukan upaya perbaikan untuk 2025.”
Namun, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, memperingatkan agar tidak terlalu optimis dengan peningkatan ini, karena data tersebut belum tentu mencerminkan realitas di lapangan.
“Tahun 2024 itu tahun politik transisi yang penuh dengan kebijakan populis. Terkadang kebijakan populis bisa membuat hal-hal yang bersifat fundamental terlupakan,’’ kata Bivitri.
‘’Contohnya makan siang gratis yang disukai rakyat, untuk mendukung kebijakan populis butuh penghematan anggaran. Maka kementerian lembaga bisa cari duit sendiri, bisa dibalik meja, mungkin dari CSR atau pebisnis, konflik kepentingan makin merajalela,” ujar dia.
