HARIANMEMOKEPRI.COM – Gubernur Kepri Ansar Ahmad, tiba di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti Magelang Retreat sebagai bagian dari pembekalan kepala daerah tahun 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Akademi Militer dan Lembaga Ketahanan Nasional, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo pada Kamis (20/2) di Istana Merdeka, Jakarta, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berangkat ke Magelang untuk mengikuti agenda pembekalan yang berlangsung mulai 21 hingga 28 Februari 2025.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai orientasi bagi kepala daerah dalam memahami tugas pokok dan fungsi mereka dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Ansar mengatakan pembekalan ini bukan sekadar orientasi, tetapi juga menjadi ajang membangun sinergi dengan pemerintah pusat, memahami kebijakan strategis nasional, serta memperkuat wawasan kebangsaan.
“Ini momentum berharga untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan demi pembangunan Kepri yang lebih baik,” ujar Ansar, Jum’at (21/2/2025)
Magelang Retreat ini diikuti oleh 503 kepala daerah dari seluruh Indonesia, terdiri dari 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 Walikota.
Dalam pembekalan ini, para peserta akan mendapatkan materi mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, komunikasi politik, program kementerian/lembaga, serta wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
Menurut Ansar, pembekalan ini akan menjadi bekal penting dalam mengelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami siap mengikuti pembekalan ini dengan penuh semangat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Setibanya di Magelang, seluruh kepala daerah langsung mengikuti upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang.
Agenda kegiatan meliputi sesi kelas, diskusi interaktif, serta ditutup dengan sesi refleksi dan komitmen bersama pada 28 Februari 2025.
Gubernur Ansar berharap hasil dari pembekalan ini dapat diterapkan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan di Kepulauan Riau.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” tutupnya.
