Menurut Andrianto desakan itu muncul sebagai bentuk ketakutan karena Jenderal Gatot dinilai dekat dengan kalangan umat Islam.

“Kalau sebagai sebuah usulan sah-sah saja, namun jika sudah mendesak Presiden Jokowi, tentu patut diduga sepertinya ada agenda tertentu” kata Andrianto saat dihubungi, Sabtu (18/11).

Ia menambahkan, untuk pergantian Panglima TNI ada mekanismenya dan hal tersebut merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Dalam hal ini, Andrianto melihat ada ketakutan terhadap Gatot yang selama ini menjadikan TNI profesional serta dekat dengan kalangan Islam. “Misalnya waktu aksi 212, dengan peci putihnya Gatot mampu mengatasi massa dan Gatot pun dijuluki Jenderal santri, tentu ini tidak mengenakan bagi kalangan tertentu,” kata dia. Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR yang membidangi persoalan pertahanan, Charles Honoris, menilai pergantian Panglima TNI menjadi hal yang krusial saat ini. Sebab, kata dia, tahun depan telah masuk tahun politik. “Kita menghadapi pilkada serentak di seratusan kabupaten/kota, bahkan di provinsi-provinsi strategis, sehingga kita butuh pengamanan yang baik,” ujar Charles di Universitas Paramadina, Jakarta (18/11). Charles mengatakan TNI dibutuhkan dalam pengamanan di tahun politik. Sebab, kata dia, TNI bisa bekerja sama dengan kepolisian dalam mengamankan pilkada. “Sehingga nanti TNI bisa menjadi back up yang efektif bagi Polri,” katanya. Panglima TNI baru, kata Charles, akan membutuhkan waktu untuk konsolidasi di internal TNI. Karena itu, perlu waktu untuk dapat bekerja sama dengan Polri. “Saya rasa butuh waktu minimal enam bulan untuk Panglima TNI baru untuk melakukan konsolidasi internal sendiri,” ujarnya. Menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Charles tidak berkompeten sebagai orang yang meminta untuk Presiden melakukan pergantian Panglima. Aktivis yang juga ketua serikat karyawan BUMN itu justru tak melihat Gatot berpolitik selama ini. “Saya tidak melihat ya Panglima TNI berambisi dengan politik saat ini, apa yang dilakukan oleh Panglima masih koridornya sebagai pimpinan militer,” paparnya pada JawaPos.com. ( Jawapos )