Usman mengatakan, pernyataan sikap tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan masyarakat Lingga Timur dan Lingga Utara terhadap rencana Musyawarah Akbar Lingga akan digelar Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga.
Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di Kabupaten Lingga.
Persoalan yang akan dibahas, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan konflik pertanahan, tetapi juga investasi, ekonomi masyarakat hingga berbagai persoalan pembangunan daerah.
“Ini juga bentuk dukungan masyarakat terhadap rencana Musyawarah Akbar yang akan dilaksanakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga. Kami berharap melalui forum tersebut nantinya berbagai persoalan yang selama ini terjadi dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan jalan keluar bersama,” ujar Usman.
Musyawarah Akbar Lingga direncanakan berlangsung pada 6 Oktober 2026 di Gedung Nasional Dabo Singkep.
Kegiatan tersebut disebut akan menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi, mantan pejabat daerah serta pihak terkait lainnya untuk membahas berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Lingga.
Usman berharap forum tersebut dapat menjadi ruang dialog untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Harapan kami sederhana, Lingga bisa lebih baik ke depan. Persoalan-persoalan yang selama ini membebani masyarakat bisa mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang nyata, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lingga,” pungkasnya.
