HARIANMEMOKEPRI.COM,– Rapat koordinasi monitoring tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Lingga mendadak diwarnai aksi protes dua orang aktivis, Selasa (10/11/2026).
Aksi tersebut terjadi di gedung pertemuan Bappeda Kabupaten Lingga, sesaat setelah rapat yang dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Lingga, serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI selesai dilaksanakan.
Dua aktivis yang melakukan aksi tersebut yakni Ketua Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Kabupaten Lingga, Zuhardi, bersama Ketua Koordinator Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga, Yusri Mandala.
Keduanya masuk ke ruang pertemuan sambil membentangkan baliho berisi sejumlah tuntutan terkait persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian di Kabupaten Lingga.
Dalam baliho tersebut tertulis pesan, “Stop Memiskinkan Rakyat, Stop Pembodohan Rakyat, Stop Jual Beli Lahan Hutan, Jangan Rampas Hak Rakyat.”
Di hadapan sejumlah pejabat dan perwakilan KPK RI, Zuhardi menyampaikan orasi yang menyoroti persoalan penggarapan lahan masyarakat, dugaan tindak pidana korupsi, serta sejumlah laporan dugaan penyimpangan yang menurutnya belum memperoleh penanganan sebagaimana diharapkan.
Aspirasi tersebut kemudian mendapat respons dari Uding Juharudin, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI.
Uding mengatakan pihaknya mengapresiasi semangat dan kepedulian para aktivis terhadap pembangunan daerah. Ia juga menyatakan bahwa persoalan hukum yang disampaikan akan dikoordinasikan dengan unit-unit di KPK yang memiliki kewenangan menangani permasalahan tersebut.
“Secara pribadi saya sangat mengapresiasi bentuk kepedulian ini. Tentunya kaitan dengan hal itu kami akan berkoordinasi dengan unit-unit di KPK yang menangani kaitan dengan permasalahan-permasalahan hukumnya,” ungkap Uding di lokasi kegiatan.
Ia menegaskan, persoalan lahan dan sumber daya alam tidak dapat langsung disimpulkan dengan menentukan pihak yang benar maupun salah tanpa terlebih dahulu mempelajari fakta serta kewenangan instansi terkait.
“Setelah kami pelajari, setelah kami melihat, kami telaah dan kami telusuri, setelah ini kami melakukan koordinasi supervisi kepada pihak-pihak yang terkait,” jelasnya.
Menurut Uding, persoalan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lingga melibatkan berbagai aspek dan tingkatan kewenangan, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
Ia juga menyinggung potensi sumber daya alam Lingga, termasuk bauksit dan timah di kawasan Dabo Singkep. Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah, sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Jadi semuanya harus seimbang. Masyarakat sejahtera, daerah menjadi berkembang, kemudian sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik dan lingkungan juga tetap lestari,” kata Uding.
Uding turut mengingatkan pentingnya kritik dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kritik diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan tetap berada pada jalur yang semestinya.
“Kalau tidak ada kritik, seakan-akan yang dijalankan terasa benar-benar saja, padahal bisa saja melenceng, meleset, bablas saja begitu,” tuturnya.
Sementara itu, Zuhardi menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes atas sejumlah persoalan yang selama ini telah disampaikan kepada pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Lingga.
Ia menyebut permintaan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), baik bersama DPRD maupun pemerintah daerah, belum mendapatkan respons dan penerimaan secara serius.
Karena itu, momentum rapat dihadiri perwakilan KPK RI dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung persoalan lahan masyarakat dan berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian pihaknya.
Di sisi lain, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Lingga, Gandime Diyanto, yang turut mendampingi Uding Juharudin, mengaku tidak menyangka aksi tersebut terjadi setelah kegiatan rapat selesai.
Ia menjelaskan bahwa rapat yang baru saja dilaksanakan merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lingga.
“Kita tidak menyangka, kebetulan kita juga ada tamu dari KPK RI yang baru saja sama-sama selesai dengan pelaksanaan rapat pencegahan tindak korupsi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Lingga. Kami tidak menyangka ada kejadian seperti ini. Nanti akan kami laporkan kepada Pak Bupati,” ucap Gandime.
