“Secara pribadi saya sangat mengapresiasi bentuk kepedulian ini. Tentunya kaitan dengan hal itu kami akan berkoordinasi dengan unit-unit di KPK yang menangani kaitan dengan permasalahan-permasalahan hukumnya,” ungkap Uding di lokasi kegiatan.
Ia menegaskan, persoalan lahan dan sumber daya alam tidak dapat langsung disimpulkan dengan menentukan pihak yang benar maupun salah tanpa terlebih dahulu mempelajari fakta serta kewenangan instansi terkait.
“Setelah kami pelajari, setelah kami melihat, kami telaah dan kami telusuri, setelah ini kami melakukan koordinasi supervisi kepada pihak-pihak yang terkait,” jelasnya.
Menurut Uding, persoalan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lingga melibatkan berbagai aspek dan tingkatan kewenangan, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
Ia juga menyinggung potensi sumber daya alam Lingga, termasuk bauksit dan timah di kawasan Dabo Singkep. Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah, sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Jadi semuanya harus seimbang. Masyarakat sejahtera, daerah menjadi berkembang, kemudian sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik dan lingkungan juga tetap lestari,” kata Uding.
Uding turut mengingatkan pentingnya kritik dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kritik diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan tetap berada pada jalur yang semestinya.
“Kalau tidak ada kritik, seakan-akan yang dijalankan terasa benar-benar saja, padahal bisa saja melenceng, meleset, bablas saja begitu,” tuturnya.
