Selain itu, Pemko juga mempercepat realisasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan membentuk empat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di beberapa kelurahan.
“Target kami, seluruh kelurahan di Tanjungpinang memiliki Posbankum yang siap melayani masyarakat,” jelasnya.
Zulhidayat menegaskan, Pemko Tanjungpinang berkomitmen memperkuat sinergi bersama Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.
“Kami akan terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

