“Kerja sama tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan korporasi yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Usai penandatanganan perjanjian kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan workshop mengenai peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam memberikan layanan pertimbangan hukum kepada sektor perbankan.
Workshop tersebut menghadirkan Wakil Kepala Kejati Kepulauan Riau Diah Yuliastuti sebagai narasumber.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Kejaksaan dalam mendampingi sektor perbankan sekaligus mendukung pencegahan penyimpangan serta perlindungan keuangan dan aset negara di wilayah Kepulauan Riau.
