Ia menilai langkah cepat instansi pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat merupakan bentuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Yang pertama, kami berterima kasih kepada DLH karena sudah merespons cepat aduan yang kami sampaikan. Respons serta tindakan cepat ini membuktikan bahwa DLH sudah melaksanakan konsep good governance di dalam sistem pemerintahan,” ujar Kiki.
Meski mengapresiasi langkah DLH, Kiki menegaskan dirinya bersama masyarakat Desa Musai akan terus mengawal proses penanganan hingga sungai tersebut kembali pulih dan dapat dimanfaatkan sebagaimana kondisi sebelumnya.
Ia juga berharap kewajiban pemulihan lingkungan yang diberikan dengan batas waktu maksimal dua bulan dapat diselesaikan lebih cepat apabila memungkinkan.
“Kami beserta warga Musai bakal tetap mengawal setiap proses sampai sungai kami betul-betul bisa dipergunakan sebagaimana kondisi awalnya. Kalau seandainya bisa dilakukan lebih cepat daripada permintaan dua bulan, kenapa tidak,” tegasnya.
Selain pemulihan lingkungan, Kiki berharap penanganan kasus tersebut juga memberikan efek jera kepada pihak terkait agar dugaan pencemaran serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
“Kami juga menginginkan dalam kejadian ini adanya efek jera, agar kejadian yang sama tidak terulang kembali,” tutupnya.

