Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, sebaran cemaran di sungai tersebut diperkirakan mencapai 377 meter. Kondisi ini menjadi perhatian karena sungai yang terdampak merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Desa Musai untuk kebutuhan sehari-hari.
Temuan tersebut tertuang dalam surat DLH Kabupaten Lingga Nomor B/600.4.3.2/DLH/2026/365 tertanggal 19 November 2026, sebagai tindak lanjut atas pengaduan Melkior Merery Manusakerti, pemuda Desa Musai yang sebelumnya melaporkan dugaan pencemaran lingkungan.
Dalam surat itu disebutkan, tim DLH telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pada Selasa (17/11/2026). Hasil pemeriksaan menemukan fasilitas oil trap di area PLTD Musai tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga sisa oli dan ceceran solar tidak tertampung dan terpisah sesuai fungsinya.
Limbah tersebut kemudian mengalir melalui saluran drainase di sekitar area PLTD yang diketahui terhubung langsung dengan badan sungai. Berdasarkan penelusuran atau tracking, panjang sebaran cemaran diperkirakan mencapai kurang lebih 377 meter.
Menindaklanjuti temuan tersebut, DLH Kabupaten Lingga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT PLN Nusa Daya Unit Pelaksana Pembangkit Isolated Riau dan Kepulauan Riau selaku pengelola PLTD Musai.
Sanksi tersebut memuat tiga kewajiban utama, yakni memperbaiki dan menata area aktivitas PLTD agar tidak terjadi pembuangan air limpasan yang terkontaminasi limbah B3 ke lingkungan, melakukan pemulihan media lingkungan yang tercemar, serta menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut paling lama dalam jangka waktu dua bulan.
Ahmadi, staf DLH Kabupaten Lingga yang turut melakukan pemeriksaan di lokasi, saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026) menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut resmi atas pengaduan masyarakat Desa Musai.
Ia mengatakan, pihak PLTD Musai sebelumnya telah dipanggil ke kantor DLH untuk menerima penjelasan mengenai hasil pemeriksaan lapangan. Temuan tersebut juga telah disampaikan melalui berita acara yang ditandatangani pihak PLTD.
“Surat tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga. Sebelumnya, pihak PLTD juga sudah kami panggil ke kantor untuk menyampaikan temuan-temuan di lapangan, dan pihak PLTD telah menandatangani berita acara,” jelas Ahmadi, Via telepon WhatsApp. Kamis, (19/11/26).
Ahmadi menegaskan, hasil pemeriksaan tim di lapangan sesuai dengan informasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat melalui pengaduan kepada DLH.
“Sewaktu melakukan pengecekan ke lokasi, apa yang kami temukan sesuai dengan apa yang disurati oleh warga waktu itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Melkior Merery Manusakerti atau Kiki, selaku warga yang pertama kali menyampaikan pengaduan, mengapresiasi respons DLH Kabupaten Lingga dalam menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran tersebut.
Ia menilai langkah cepat instansi pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat merupakan bentuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Yang pertama, kami berterima kasih kepada DLH karena sudah merespons cepat aduan yang kami sampaikan. Respons serta tindakan cepat ini membuktikan bahwa DLH sudah melaksanakan konsep good governance di dalam sistem pemerintahan,” ujar Kiki.
Meski mengapresiasi langkah DLH, Kiki menegaskan dirinya bersama masyarakat Desa Musai akan terus mengawal proses penanganan hingga sungai tersebut kembali pulih dan dapat dimanfaatkan sebagaimana kondisi sebelumnya.
Ia juga berharap kewajiban pemulihan lingkungan yang diberikan dengan batas waktu maksimal dua bulan dapat diselesaikan lebih cepat apabila memungkinkan.
“Kami beserta warga Musai bakal tetap mengawal setiap proses sampai sungai kami betul-betul bisa dipergunakan sebagaimana kondisi awalnya. Kalau seandainya bisa dilakukan lebih cepat daripada permintaan dua bulan, kenapa tidak,” tegasnya.
Selain pemulihan lingkungan, Kiki berharap penanganan kasus tersebut juga memberikan efek jera kepada pihak terkait agar dugaan pencemaran serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
“Kami juga menginginkan dalam kejadian ini adanya efek jera, agar kejadian yang sama tidak terulang kembali,” tutupnya.

