Sanksi tersebut memuat tiga kewajiban utama, yakni memperbaiki dan menata area aktivitas PLTD agar tidak terjadi pembuangan air limpasan yang terkontaminasi limbah B3 ke lingkungan, melakukan pemulihan media lingkungan yang tercemar, serta menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut paling lama dalam jangka waktu dua bulan.

Ahmadi, staf DLH Kabupaten Lingga yang turut melakukan pemeriksaan di lokasi, saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026) menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut resmi atas pengaduan masyarakat Desa Musai.

Ia mengatakan, pihak PLTD Musai sebelumnya telah dipanggil ke kantor DLH untuk menerima penjelasan mengenai hasil pemeriksaan lapangan. Temuan tersebut juga telah disampaikan melalui berita acara yang ditandatangani pihak PLTD.

“Surat tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga. Sebelumnya, pihak PLTD juga sudah kami panggil ke kantor untuk menyampaikan temuan-temuan di lapangan, dan pihak PLTD telah menandatangani berita acara,” jelas Ahmadi, Via telepon WhatsApp. Kamis, (19/11/26).

Ahmadi menegaskan, hasil pemeriksaan tim di lapangan sesuai dengan informasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat melalui pengaduan kepada DLH.

“Sewaktu melakukan pengecekan ke lokasi, apa yang kami temukan sesuai dengan apa yang disurati oleh warga waktu itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Melkior Merery Manusakerti atau Kiki, selaku warga yang pertama kali menyampaikan pengaduan, mengapresiasi respons DLH Kabupaten Lingga dalam menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran tersebut.