Harian Memo Kepri | Batam —Abu Bakar, nelayan asal Pulau Panjang Batam terancam dipenjara hingga lima tahun.
Tak hanya itu, Abu juga terancam untuk membayarkan denda paling banyak Rp 250 juta setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap izin reklamasi di Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, beberapa waktu lalu.
Hal ini terungkap kemarin, Rabu (2/2019), dalam agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Seperti penuturan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Abu Bakar dikenakan dua dakwaan sesuai undang-undang tipikor.
“Ada dua dakwaan, dan masing-masing sudah dijelaskan dalam surat dakwaan yang saya kirim,” katanya via Whatsapp kepada Tribun, Rabu (2/2019) malam.
Dalam surat dakwaan yang dikirim oleh Febri dijelaskan peran Abu Bakar dalam kasus suap yang turut melibatkan pejabat daerah Provinsi Kepri itu telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 20 Tahun 2001 dan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999.
Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1, Abu Bakar dinggap telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan maksud agar ASN itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam pasal ini disebutkan Abu Bakar terancam dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta, paling banyak Rp 250 juta.
Sementara di pasal 13 dijelaskan, Abu Bakar dianggap sebagai seseorang yang memberikan hadiah atau janji kepada ASN mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Dan dia pun terancam dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta.
sumber | dok. | tribunbatam.id
