“Melalui kerja sama ini, Kejati Kepri sebagai Jaksa Pengacara Negara memiliki peran memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan upaya pencegahan terhadap potensi masalah hukum yang dapat merugikan keuangan negara,” tegas Kajati.
Ia juga menambahkan bahwa fungsi Kejaksaan tidak hanya sebatas penuntutan perkara pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
“Kejati Kepri siap mendukung sepenuhnya upaya menjaga dan mengamankan aset serta kepentingan hukum BUMN demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tambahnya.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kajati Kepri J. Devy Sudarso dan Senior Vice President Infrastruktur 2 PT Nindya Karya, Fatchurrohman, disaksikan oleh jajaran pejabat utama dari kedua institusi.
Kerja sama ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta menjadi langkah konkret dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang profesional dan akuntabel.
Sebagai informasi, PT Nindya Karya (Persero) merupakan salah satu BUMN konstruksi yang berdiri sejak tahun 1960.
Perusahaan ini telah berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui berbagai proyek strategis, termasuk infrastruktur transportasi, energi, dan kelautan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang memiliki potensi maritim besar.

