HARIANMEMOKEPRI.COM — Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik implementasi E ticketing dan siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaannya. Namun, ia juga menyadari bahwa akan ada hambatan-hambatan dalam proses tersebut.
Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat bersilaturahmi dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang Ridwan Chaniago beserta jajarannya di Gedung Daerah Tanjungpinang, Sabtu (10/2023).
“Hambatan-hambatan tersebut memang butuh kolaborasi dalam penyelesaiannya, dan kita siap mendukung itu” tegas Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Baca Juga: Gubernur Kepri Yakinkan Pemerintah Pusat Angka Stunting Turun 14 Persen Tahun 2024
Selain itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menyoroti pentingnya menertibkan fasilitas-fasilitas keselamatan di laut. Ia menekankan perlunya penegakan ketegasan terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyadari bahwa seringkali setelah terjadi kecelakaan di laut, pihak-pihak yang terlibat saling menyalahkan.
“Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar tindakan tegas diambil terhadap kapal-kapal yang melanggar standar keselamatan, guna mencegah terulangnya kejadian yang merugikan masyarakat” ujarnya.
Baca Juga: Tinjau Posyandu Kasih Ibu II Ekang Anculai, Wakil Presiden Ma’ruf Amin Lihat Perkembangan Stunting
Sementara itu Kepala KSOP Tanjungpinang Ridwan Chaniago dalam paparannya menyampaikan pemikirannya terkait masalah-masalah yang masih ada di pelabuhan, yang sebagian besar dapat diselesaikan melalui implementasi e-ticketing.
“Saya ingin berbicara mengenai Tanjungpinang karena sejak kecil saya sudah mengenal wilayah ini dengan baik. Namun, masih banyak permasalahan terkait pelayaran di sini. Salah satunya dapat diatasi melalui penggunaan e-ticketing,” ujar Ridwan Chaniago.
Ridwan Chaniago mengungkapkan implementasi e-ticketing memiliki sejumlah keuntungan, antara lain mengurangi penggunaan kertas, menjamin keselamatan pelayaran melalui data manifest penumpang yang valid, serta memberikan informasi penumpang secara real-time.
Baca Juga: Wakil Presiden Ma’ruf Amin Berkunjung Ke Pulau Penyengat Usai Kegiatan di Kabupaten Bintan
Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Saat ini, sudah ada kebijakan yang diterapkan, meskipun masih menggunakan sistem manual.
Setiap penumpang yang naik ke kapal harus mendaftarkan namanya sesuai dengan identitas (KTP). Namun, selama ini di Kepri, hanya nama penumpang yang dicatat.
“Sekarang, sudah saatnya kita beralih ke sistem digital, sehingga pelayaran dapat dipantau secara real-time. Selain meningkatkan keteraturan administrasi, sistem ini juga akan mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara penumpang yang naik dengan manifest yang ada. Hal ini penting terutama setelah kecelakaan kapal baru-baru ini,” tambah Ridwan Chaniago
Baca Juga: Wakil Presiden Ma’ruf Amin Hadiri Pengukuhan Ansar Ahmad Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kepulauan Riau
Sebagaimana diketahui Ridwan Chaniago yang menggantikan Letkol Marinir Benyamin Ginting dalam serah terima jabatan pada Maret 2023 lalu, hadir dalam pertemuan ini bersama Kasi Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan Imran, Kasi Keselamatan Berlayar Topan Wishnu, dan SMRT KSOP Tanjungpinang Franata Chandigo. Gubernur Ansar didampingi oleh Kadishub Kepri, Junaidi.
Usai membahas tentang implementasi E ticketing, kedua belah pihak juga mengangkat isu keberadaan pelabuhan tikus di Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan bahwa pelabuhan tikus ini merugikan negara karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara.
Menurutnya jika semua aktivitas pelayaran di Kepulauan Riau melalui pelabuhan resmi, maka pajak yang diperoleh akan lebih besar. Selain itu, Kepulauan Riau juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam negosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca Juga: Walikota Tanjungpinang Mampu Penuhi Ekspetasi Presiden Jokowi Pertahankan Inflasi
“Saya harap dengan langkah-langkah yang diambil untuk menertibkan fasilitas keselamatan di laut dan mengatasi permasalahan pelabuhan tikus, masyarakat Kepulauan Riau akan dapat merasakan peningkatan keselamatan dan keadilan dalam sektor pelayaran. Semoga kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir di masa depan, sehingga laut di Kepulauan Riau menjadi area yang aman dan produktif bagi semua pihak yang terlibat”pungkasnya.***
