HARIANMEMOKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura mendampingi Komisi V DPR RI meninjau sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan Jembatan Batam Bintan di Landing Point sisi Batam, Kabil, Kota Batam, Rabu (29/10) sore.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung lokasi rencana pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia tersebut.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dan turut hadir perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Setibanya di lokasi, Lasarus dan rombongan mendapatkan paparan teknis lengkap mengenai proyek Jembatan Batam–Bintan. Ketua Komisi V DPR RI itu mengapresiasi kesiapan proyek tersebut.
“Oke, berarti sudah semuanya lengkap ya. Tidak ada kendala lagi,” ujar Lasarus saat meninjau lokasi.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan pembangunan Jembatan Batam Bintan merupakan proyek strategis yang harus terus diperjuangkan.
Menurutnya, keberadaan jembatan ini akan berdampak besar terhadap pertumbuhan investasi dan ekonomi di Provinsi Kepri.
“Pembangunan Jembatan Batam Bintan perlu terus disuarakan. Ini bukan hanya proyek penghubung, tetapi juga langkah nyata untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah kita,” kata Ansar.
Lebih lanjut, Ansar menjelaskan Pemerintah Provinsi Kepri telah mengusulkan agar wilayah Batam, Bintan, dan Karimun ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ).
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi dan membuka peluang investasi baru.
Proyek Jembatan Batam Bintan rencananya menghubungkan Pulau Batam, Pulau Galang, dan Pulau Bintan, dengan panjang sekitar 14,6 kilometer dan bentangan utama 7,6 kilometer. Total investasi proyek diperkirakan mencapai Rp16–17 triliun.
Pembangunan jembatan ini merupakan kelanjutan dari proyek Rempang Eco-City, yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kepulauan Riau.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Bappeda Provinsi Kepri Aries Fhariandi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Rodi Yantari, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi, serta Kepala Dinas Perkim Kepri Said Nursyahdu. (adv)
