“Jumlah bantuan sertifikat bisa saja bertambah dengan pola bantuan dana CSR. Untuk pola dana CSR ini nanti dirapatkan dulu dan akan di komunikasi lebih lanjut dengan BPN. Kalau memungkinkan kita tambah dengan jumlah yang sama sehingga semakin banyak masyarakat penerima manfaat.
Kita dorong untuk Kabupaten/ Kota untuk ikut menyurati KKP melalui Provinsi Kepri. Mungkin kita rapatkan dulu usulannya bersama BPN Kepri, kemudian hasilnya bersama kita sampaikan langsung ke Jakarta untuk menghadap Menteri. Kita kejar ini biar cepat selesai untuk sertifikasi lahan pesisir dan diatas perairan,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Kanwil BPN Kepri Nurhadi Putra dalam paparannya, terkait acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan ada 9 hal pokok yang menjadi fokus dalam kegiatan tersebut diantaranya legalisasi aset di kawasan pemukiman dan perairan, legalisasi pulau terkecil dan terluar, penyelesaian legalisasi kampung tua Batam.
Kemudian sertifikasi pulau lengkap caraga budaya, penguatan asset mangrove, penyelesaian revisi RTRW, penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan (PPTKH Tahap 2), penyelesaian permasalahan Kawasan Transmigrasi serta integrasi akses reform (pemberdayaan masyarakat perikanan).
Baca Juga: Diterjang Angin Kencang, Plafon Lobby Kantor DPRD Provinsi Kepri Roboh
“Agar acara ini lebih baik, harus segera bentuk tim gabungan dari Pemda dan Pemkab serta BPN sehingga proses sertifikasi bisa lebih cepat berjalan,” terang Nurhadi Putra.
