HARIANMEMOKEPRI.COM — Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kepri beserta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepri terkait upaya recovery ekonomi, upaya pengendalian inflasi serta alokasi dana hibah Pilkada tahun 2024.
Baca Juga: Satpol PP Tanjungpinang Tempatkan Beberapa Pamong Wilayah Tiap Kelurahan Se Kota Tanjungpinang
Hal itu diungkap Mendagri Tito Karnavian usai Rapat Koordinasi Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kepala Daerah Provinsi Kepri di Marriot Hotel Harbourbay Kota Batam, Jumat (24/2023).
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan pemerintah daerah di Provinsi Kepri menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang telah seluruhnya menandatangani
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) untuk dana hibah pilkada tahun 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
“Provinsi Kepri adalah provinsi satu-satunya di Indonesia yang saya lihat sudah tandatangan NHPD untuk KPUD dan Bawaslu Daerah, kemudian tinggal aparat keamanan TNI dan Polri untuk meyakinkan pilkada tahun depan berjalan lancar,” ungkap Tito.
Baca Juga: Satpol PP Tanjungpinang Berikan Sosialisasi Penertiban APK Pemilu 2024
Pengendalian inflasi di Kepri juga mendapat apresiasi dari Tito Karnavian. Angka inflasi di Kepri pada bulan Oktober 2023 berada pada angka 2,46 persen lebih rendah dari angka inflasi nasional yang berada di 2,56 persen.
Ia menyebut bahwa angka inflasi yang lebih rendah dari inflasi nasional tersebut harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Karena kontur geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau membuat akses ke sejumlah daerah menjadi sulit.
“Angka ini sudah bagus namun kita harus perhatikan juga akses ke beberapa daerah itu cukup sulit, sehingga jangan sampai kita terlena dan terus mengendalikan inflasi,” kata Tito.
Berkaitan dengan postur APBD di Provinsi Kepri. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat.
Hanya Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai dengan jumlah porsi pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang.
Baca Juga: Peringati HUT Perhubungan TNI AD, Letkol CHB Efori Berpesan Terus Berinovasi Jangan Diam Diri
Untuk itu Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pesan agar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri lebih giat lagi melakukan terobosan untuk menyerap pendapatan asli daerah.
Tito juga menyebut bahwa investasi adalah kunci untuk mendongkrak PAD, sehingga ia berharap seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Kepri.
“Tujuan pemekaran daerah itu supaya daerah bisa mandiri tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat, karena itu sektor swasta memang harus didorong supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak,” ungkap Tito menambahkan.
Baca Juga: Teddy Jun Askara Memilih Fokus Pada Pemilu 2024 Nanti, Tolak Surat Penugasan Dari DPP Partai Golkar
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya untuk Mendagri Tito Karnavian yang terus melakukan pengawasan dan pembimbingan ke pemerintah daerah.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut banyak program pemerintah pusat yang membantu Provinsi Kepri. Salah satunya adalah program bantuan pangan pemerintah yang diberikan ke masyarakat.
Baca Juga: Pj Walikota Tanjungpinang Berikan Sejumlah Alat Kebersihan Kepada RT RW
“Bantuan Pangan Pemerintah dari bapak Presiden terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan Provinsi Kepri Tahun 2023 telah mencapai 79,77 persen.
Baca Juga: Dana Transportasi Subsidi Bahan Pokok Cabai Sudah Ada, Hasan: Menunggu Regulasi Akhir
Ansar optimis realisasi pendapatan Provinsi Kepri di akhir tahun nanti bisa melebihi target. (adv)
