Lebih lanjut, Simeon menyoroti soal keterlibatan Wakabinda Kepri, Bambang Panji Prianggodo terhadap kasus human trafficking yang belakangan ini menjadi sorotan publik.
“Perihal dugaan keterlibatan Wakabinda Kepri, saudara Bambang Panji Prianggodo dan langkah-langkah konkret seperti apa yang diambil oleh pemerintah mengenai kasus tersebut,” tegasnya.
Baca Juga: Pasar Murah Ramadhan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Dalam Hitungan Jam Ludes Diserbu Masyarakat
Menurut Simeon, selama ini kasus-kasus viral yang bersinggungan dengan hukum dan kemanusiaan tidak pernah diselesaikan dengan baik oleh negara,
“Didiamkan begitu saja, dan kalau ada penyelesaian, itu pun terjadi di belakang layar,” ucap Simeon.
Simeon menilai hal-hal seperti itu tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka dihadapan publik, padahal kata Simeon, masyarakat mempunyai hak untuk mendapat dan mengakses informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi.
Baca Juga: Hari Bhakti Pemasyarakatan Serentak Se Indonesia, Satker Kemenkumham Kepri Gelar Tabur Bunga di TMP
“Apalagi persoalan dugaan keterlibatan pembekingan TPPO Wakabinda Kepri menjadi konsumsi publik, jika persoalan ini dibiarkan begitu saja, sama halnya, negara sedang mencetak dan membiarkan penjahat kemanusian di bangsa ini tumbuh subur, seharusnya persoalan Wakabinda Kepri ini menjadi pintu masuk untuk membongkar sindikat mafia perdagangan orang,” pungkasnya.
Presidium Germas PMKRI Cabang Batam itu berharap, jangan masalah viral dan sangat memprihatinkan ini malah masyarakat sipil (civil society) diminta untuk diam dan bungkam dengan alasan klasik yakni demi menjaga kondusifitas masyarakat, ketertiban umum, keamanan dan sebagainya.***
