Sementara itu Joko Susilo menjelaskan maksud kunker pihaknya ke DPRD Kota Batam tersebut, dalam rangka mempelajari pengawasan terhadap pengelolaan kawasan-kawasan industri yang ada. Selain itu juga, bagaimana daerah dapat ikut mendorong inovasi-inovasi agar masa depan industri tersebut tetap berkembang.
“Batam dan Semarang, sama-sama memiliki kawasan-kawasan industri. Namun demikian tentu daerah perlu terus mendorong inovasi-inovasi agar industri-industri ini tetap berkembang di masa depan,” ungkapnya.
Menjawab hal tersebut Tan A Tie pun menjelaskan mengenai tata kelola pemerintahan di Kota Batam yang memiliki dua lembaga yaitu Pemerintah Kota dan BP Batam. Khusus BP Batam fokus pada pengembangan investasi termasuk pengelolaan kawasan-kawasan industri.
“Saat ini Batam ada dua kekuatan yakni Pemko dan BP Batam namun di bawah satu komando Walikota Batam sekaligus ex officio Kepala BP Batam,” paparnya.
Pertemuan itu juga membahas mekanisme dalam pengaduan masyarakat. Tan A Tie menyebut banyak pengaduan yang dilakukan secara langsung terutama melalui komisi-komisi. Dia juga mengakui diantara banyak pengaduan masyarakat termasuk pengaduan terkait hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.
Tinggalkan Balasan