HARIANMEMOKEPRI.COM – Sebanyak 980 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi di Indonesia resmi diluncurkan secara serentak, Rabu (14/10/2026).
Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di Kota Tanjungpinang, salah satu dapur SPPG yang diresmikan berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan 8, Kecamatan Tanjungpinang Barat.
Kegiatan peresmian dipimpin Kepala BGN, Sudaryono, secara daring melalui Zoom dari Provinsi Aceh.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, menghadiri langsung kegiatan di Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Trenggono menjelaskan bahwa 980 dapur SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dengan sasaran sekitar 1,4 juta penerima manfaat.
Ia menegaskan, perluasan layanan ini bertujuan memastikan program pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk daerah yang masih menghadapi tantangan akses pelayanan dan tingginya angka stunting.
“Kami ingin memastikan bahwa upaya membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” ujarnya.
Menurut Trenggono, keberadaan dapur SPPG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
Keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta pemasok pangan lokal dinilai dapat menciptakan peluang usaha dan memperkuat rantai pasok bahan pangan di daerah.
Trenggono menyampaikan, sebanyak 35 dapur SPPG di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turut diresmikan dalam kegiatan tersebut.
Sebarannya meliputi empat dapur di Kabupaten Karimun, sembilan dapur di Kabupaten Natuna, satu dapur di Kabupaten Lingga, sembilan dapur di Kabupaten Kepulauan Anambas, 10 dapur di Kota Batam, serta dua dapur di Kota Tanjungpinang.
Ia menilai penambahan fasilitas tersebut masih perlu diikuti dengan pengembangan layanan di wilayah lain, khususnya daerah 3T yang membutuhkan perhatian lebih.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan setiap dapur sebelum beroperasi.
Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Apabila sudah siap, nanti kita adakan semacam training mungkin dua sampai tiga hari,” jelasnya.
Setelah persiapan dan pelatihan selesai, dapur SPPG akan menjalani tahap uji coba dengan menyiapkan sekitar 100 hingga 200 porsi makanan bagi penerima manfaat.
Trenggono menekankan bahwa pengelolaan program MBG harus dilakukan secara terencana agar makanan yang disalurkan memenuhi standar kualitas dan benar-benar diterima oleh kelompok sasaran.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN dan meminta uang dalam proses pembentukan dapur SPPG.
Menurutnya, seluruh proses pembentukan SPPG dilakukan melalui mekanisme terpusat di BGN dan harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
“Tidak ada sepeser pun untuk permintaan SPPG ini, semua langsung terpusat di BGN,” tegasnya.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, selaku Ketua Satgas BGN Kepri, menyebutkan bahwa pelaksanaan program MBG di Kepri telah mencapai 87 persen.
Ia juga mengungkapkan terdapat tambahan 37 SPPG baru yang diperuntukkan bagi sejumlah daerah sesuai dengan penetapan yang telah dilakukan.
“Saat ini ada tambahan 37 SPPG baru untuk daerah-daerah yang sudah ditentukan,” kata Nyanyang.
Meski capaian pelaksanaan program terus meningkat, ia mengingatkan pentingnya pemerataan layanan, terutama di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses.
Kabupaten Lingga menjadi salah satu wilayah yang memerlukan perhatian karena masih menghadapi persoalan stunting yang cukup tinggi.
Nyanyang berharap perluasan dapur SPPG dapat membantu memastikan anak-anak di wilayah tersebut memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan.
“Kami mohon perhatian untuk daerah 3T lainnya, karena ada daerah seperti Lingga yang perlu penanganan, mengingat angka stuntingnya cukup tinggi,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyatakan dukungan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program tersebut perlu didukung pengelolaan dapur yang memenuhi standar dan ketentuan BGN.
Lis menyebutkan terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi bahan evaluasi agar pelayanan SPPG di Tanjungpinang dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ada beberapa catatan yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk pembenahan agar memenuhi standar gizi yang ditetapkan BGN pusat,” ujarnya.
Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan sehingga kualitas makanan, pengelolaan dapur, dan pelayanan kepada penerima manfaat semakin optimal.
Dengan demikian, program MBG di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan, yakni mendukung pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendorong terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas.
