HARIANMEMOKEPRI.COM – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kawasan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri kunjungan kerja spesifik Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf di Gedung Daerah, Senin (29/9/2025).
Menurut Ariza, pembangunan PLBN dan tata kelola PNBP sektor pertanahan memiliki arti strategis, mengingat Kepulauan Riau (Kepri) merupakan wilayah terdepan Indonesia.
“Kepri adalah etalase Indonesia di kawasan maritim. Penguatan PLBN dan transparansi sektor pertanahan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kedaulatan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ariza menambahkan, pengawasan yang dilakukan Komisi II DPR RI menjadi momentum penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan berbasis potensi unggulan daerah.
“Kepri memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan investasi. Pembangunan PLBN di Natuna dan Tanjungpinang, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, hingga pariwisata lintas batas harus ditopang dengan tata kelola pertanahan yang kuat serta penerimaan negara yang dikelola secara baik,” katanya.
Sebagai ibu kota provinsi, Kota Tanjungpinang diharapkan mampu menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan pariwisata yang ikut menopang kawasan strategis nasional.
Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Tanjungpinang memiliki tanggung jawab sekaligus peluang untuk mendukung pembangunan Kepri secara menyeluruh.
“Pemko siap bersinergi agar kebijakan yang diambil benar-benar memberi dampak positif bagi warga,” tegas Ariza.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
Kehadiran mereka di Kepri diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah sekaligus memastikan kebijakan nasional benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai informasi, Kepri merupakan provinsi kepulauan dengan luas wilayah 427.013,97 km², terdiri atas 417.013,97 km² laut dan 10.000 km² daratan.
Jumlah penduduk mencapai 2,27 juta jiwa dengan 417 pulau berpenghuni, berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Laut Natuna Utara, Laut China Selatan, dan Selat Malaka.
Dari sisi ekonomi, Kepri mencatat pertumbuhan sebesar 7,14% pada Triwulan II 2025 (y-on-y), tertinggi di Sumatera dan peringkat ke-4 nasional.
Meski demikian, pengentasan kemiskinan tetap menjadi perhatian, dengan persentase penduduk miskin 6,47% per Maret 2025 terendah di Sumatera dan ke-4 nasional.
