HARIANMEMOKEPRI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang terus berupaya melengkapi data Sensus Ekonomi dengan mendatangi langsung sejumlah instansi pemerintah.
Langkah ini dilakukan untuk menjangkau aparatur sipil negara (ASN) yang belum berhasil didata saat petugas melakukan kunjungan dari rumah ke rumah.
Salah satu instansi menjadi sasaran pendataan adalah Radio Republik Indonesia (RRI) Tanjungpinang pada Kamis (8/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, BPS Kota Tanjungpinang mencatat 13 orang belum terjangkau pendataan sebelumnya.
Statistisi Ahli Pertama BPS Tanjungpinang, Siti Larasati, menjelaskan bahwa kesibukan pegawai selama jam kerja menjadi salah satu faktor menyebabkan petugas kesulitan menemui calon responden di rumah.
Karena itu, BPS Kota Tanjungpinang menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi kantor-kantor instansi agar proses pendataan dapat dilakukan secara lebih mudah dan efisien.
“Petugas kita mungkin sudah sampai ke rumahnya, tapi karena kegiatan ASN banyak, akhirnya tidak bertemu,” kata Siti Larasati.
Selain RRI Tanjungpinang, pendataan pada hari yang sama juga dilakukan di Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah menyasar sejumlah kementerian serta lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Siti mengatakan, pendekatan langsung ke instansi diharapkan dapat membantu pegawai memenuhi kebutuhan pendataan tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau mengatur waktu khusus untuk ditemui petugas di rumah.
“Makanya kita menjemput bola ke instansinya dan meminta izin untuk melakukan pendataan di instansi, biar mudah dan tidak menyusahkan pekerjanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi bertujuan menghimpun informasi mengenai berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Data tersebut mencakup gambaran pelaku usaha, tenaga kerja pada sektor tertentu, serta karakteristik kegiatan ekonomi.
Informasi terkumpul nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merancang kebijakan dan menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah penyusunan program pembinaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketersediaan data yang lengkap dinilai penting agar program pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi di lapangan.
“Misalnya ada program untuk pembinaan UMKM, kalau tidak ada datanya kan pemerintah tidak bisa membuat program,” jelasnya.
Saat ini, BPS Kota Tanjungpinang masih melakukan penyisiran untuk menjangkau warga maupun ASN belum mengikuti pendataan.
Siti mengimbau masyarakat yang merasa belum terdata agar segera menghubungi atau datang langsung ke kantor BPS Kota Tanjungpinang untuk menyampaikan informasi tersebut.
“Kami mengimbau kalau ada ASN atau warga yang belum terdata mungkin bisa ke kantor kami untuk memberitahu kalau mereka belum terdata,” ungkapnya.
BPS Tanjungpinang menargetkan proses pendataan tambahan tersebut dapat diselesaikan hingga 15 Oktober 2026.
Dukungan dan partisipasi masyarakat serta seluruh instansi diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan sehingga data yang dihimpun semakin lengkap.
“Penambahannya ini kita sampai dengan 15 Oktober, mudah-mudahan selesai,” tutup Siti Larasati.
