HARIANMEMOKEPRI.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 138 pejabat tinggi pratama, administrator, dan pejabat pengawas di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Jumat (13/11/2026) malam.
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), kepala dinas, camat hingga perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
Salah satu perubahan penting terjadi pada jabatan Sekda Tanjungpinang. Posisi yang sebelumnya dijabat Zulhidayat kini dipercayakan kepada Hendri, S.T., yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kini diemban Bobby Wira Satria menggantikan Teguh Susanto.
Sementara Teguh Susanto mendapat amanah baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tanjungpinang.
Untuk jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kini dijabat M Yatim.
Sedangkan posisi Sekretaris DPRD (Setwan) Tanjungpinang dipercayakan kepada Riany, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan proses pelantikan tersebut telah berlangsung cukup lama.
Namun, Surat Keputusan (SK) pelantikan baru diterima pihaknya pada Jumat sore.
Menurut Lis, keterlambatan tersebut berkaitan dengan proses administrasi dan pelaksanaan APBD yang turut terdampak perubahan struktur organisasi perangkat daerah.
“Karena APBD kita sudah terlambat, tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena tidak sah jika tanda tangan dengan yang lama, harus tanda tangan dengan pejabat yang baru sesuai dengan Perda yang baru,” ujar Lis.
Ia menjelaskan, para pejabat yang baru dilantik diberikan waktu selama tiga hari untuk melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) dengan pejabat sebelumnya.
Lis menargetkan pada Senin mendatang seluruh pejabat sudah melakukan konsolidasi.
Selanjutnya, pada Rabu, seluruh OPD diharapkan sudah mulai beroperasi secara optimal dengan struktur dan pejabat yang baru.
“Senin mereka konsolidasi, hari Rabu masing-masing OPD sudah mulai ON seluruhnya karena waktu sudah cukup lama,” ungkapnya.
Di sisi lain, Lis menyampaikan bahwa penataan kelembagaan Pemko Tanjungpinang juga dilakukan melalui penggabungan sejumlah OPD.
Dari sebelumnya 32 OPD, kini dirampingkan menjadi 26 OPD. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun sejumlah OPD yang mengalami penggabungan meliputi urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, sosial dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, tenaga kerja dan perdagangan, serta pendidikan dan kepemudaan olahraga.
Lis menegaskan, perubahan jabatan maupun penggabungan OPD bukan semata-mata berkaitan dengan posisi dan kedudukan pejabat, melainkan bagaimana seluruh jajaran pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Yang terpenting bukan karena jabatannya, tapi bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita ingin mata, telinga, hidung mereka lebih tajam melihat situasi dan kondisi masyarakat,” pungkasnya.
