“Karena APBD kita sudah terlambat, tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena tidak sah jika tanda tangan dengan yang lama, harus tanda tangan dengan pejabat yang baru sesuai dengan Perda yang baru,” ujar Lis.
Ia menjelaskan, para pejabat yang baru dilantik diberikan waktu selama tiga hari untuk melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) dengan pejabat sebelumnya.
Lis menargetkan pada Senin mendatang seluruh pejabat sudah melakukan konsolidasi.
Selanjutnya, pada Rabu, seluruh OPD diharapkan sudah mulai beroperasi secara optimal dengan struktur dan pejabat yang baru.
“Senin mereka konsolidasi, hari Rabu masing-masing OPD sudah mulai ON seluruhnya karena waktu sudah cukup lama,” ungkapnya.
Di sisi lain, Lis menyampaikan bahwa penataan kelembagaan Pemko Tanjungpinang juga dilakukan melalui penggabungan sejumlah OPD.
Dari sebelumnya 32 OPD, kini dirampingkan menjadi 26 OPD. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun sejumlah OPD yang mengalami penggabungan meliputi urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, sosial dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, tenaga kerja dan perdagangan, serta pendidikan dan kepemudaan olahraga.
Lis menegaskan, perubahan jabatan maupun penggabungan OPD bukan semata-mata berkaitan dengan posisi dan kedudukan pejabat, melainkan bagaimana seluruh jajaran pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
