Pada rapat tersebut juga membahas terkait sarana peralatan fasyankes kebutuhan rumah sakit yang harus dilengkapi. Karena ia terus mendorong supaya mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan alat rumah sakit.
“Karena kami ikut bertanggungjawab terhadap pemenuhan semua kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit khususnya di kota kota kecil,” kata Kurniasih.
Sementara itu Pj Walikota Tanjungpinang Hasan menyampaikan Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan dan tenaga kerja PMI (Pekerja Migran Indonesia).
“Secara geografis Tanjungpinang sebagai daerah kepulauan tentu kita terkendala keberadaan APBD kita tidak terlalu besar, kita berharap dari Komisi IX DPR RI usulan Alkes kita semoga bisa tercover,” ungkap Hasan.
Berbicara mengenai kesehatan, Hasan menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan bagi pekerja rentan, THL, Nelayan, RT RW telah tercover Pemerintah.
“Dengan tercover ini tapi itu ditanggung APBD, dengan kemampuan APBD kita kuncinya bagaimana meningkatkan PAD,” jelas Hasan.
Terkait Alkes yang disampaikan Komisi IX DPR RI, Hasan melanjutkan ingin melakukan komunikasi yang bagus dengan pihak Kementerian Kesehatan sehingga rumah sakit maupun pelayanan kesehatan dapat tercover dengan Alat kesehatan.
“Memang pada APBD kita sudah ada beberapa penambahan namun hanya diperuntukkan bagi penyakit tertentu, mudah-mudahan dengan kunjungan Komisi IX DPR RI ini agar mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi,” pungkasnya.
