HARIANMEMOKEPRI.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang berupaya mengurai antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari mengevaluasi jam operasional SPBU, mengkaji penggunaan solar oleh kendaraan besar, hingga memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui pemanfaatan teknologi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan langkah awal yang akan dilakukan pemerintah adalah mencari tahu penyebab utama terjadinya antrean.
Dengan begitu, solusi yang diterapkan nantinya diharapkan sesuai dengan persoalan di lapangan.
Tidak hanya Solar, BBM jenis Pertalite pun juga mengalami hal serupa sehingga banyak antrian kendaraan baik roda dua maupun roda empat hingga ke jalan raya.
“Kita tentu mengidentifikasi kira-kira kenapa terjadi antrean, bagaimana solusi yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah itu,” ujar Zulhidayat, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah sistem pelayanan SPBU yang menerapkan pola buka-tutup.
Pemko Tanjungpinang berharap pengelola SPBU dapat memberikan pelayanan secara konsisten sesuai jam operasional yang telah ditentukan.
Selain evaluasi pelayanan, Pemko Tanjungpinang juga berencana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran solar subsidi.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Tanjungpinang. Nantinya, penggunaan kartu solar subsidi akan disesuaikan dengan data kendaraan yang telah terdaftar.
Identitas kendaraan, termasuk foto kendaraan, akan dicocokkan melalui sistem sebelum pembelian solar dilakukan. Langkah ini bertujuan memastikan BBM subsidi diterima oleh kendaraan yang memang berhak mendapatkannya.
Penggunaan Solar Kendaraan Besar Ikut Dievaluasi
Persoalan antrean lori berukuran panjang di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian Pemko Tanjungpinang.
Zulhidayat menyampaikan, pemerintah akan mengkaji pola konsumsi solar kendaraan tersebut untuk mengetahui apakah penggunaannya telah sesuai dengan kebutuhan operasional.
Ia menduga terdapat kendaraan yang menggunakan solar dalam jumlah melebihi kebutuhan normal. Salah satu pola yang menjadi perhatian adalah kebiasaan mengisi solar hingga tangki penuh setiap hari.
Meski demikian, pola penggunaan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut sebagai dasar menentukan langkah penanganan yang tepat.
Pemko juga akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk membahas persoalan kuota solar. Koordinasi ini mencakup kemungkinan penyesuaian kuota sebagai bagian dari upaya mengatasi antrean yang terjadi.
Menurut Zulhidayat, penanganan antrean tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan. Evaluasi jam pelayanan, pengawasan distribusi, kajian konsumsi kendaraan, dan koordinasi terkait kuota perlu dilakukan secara bersamaan.
“Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan secara paralel, antrean tadi kita coba minimalisir. Termasuk juga kuota solarnya, kita mau koordinasi dengan Pertamina terkait itu juga,” kata Zulhidayat.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemko Tanjungpinang berharap antrean kendaraan di SPBU dapat berkurang, sekaligus memastikan penyaluran solar subsidi berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
