Oleh: Amir Minabari, S.H., M.H., CCL

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali mengemuka seiring inisiatif DPR-RI untuk menggantikan KUHAP yang telah berlaku sejak 1981.

Pergantian ini dianggap perlu mengingat KUHAP yang ada masih dominan dengan model crime control dan kurang menegaskan prinsip due process of law.

Selain itu, KUHAP baru juga disiapkan untuk mendukung penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2026.

Namun, apakah revisi ini benar-benar memperkuat perlindungan hukum atau justru membuka celah baru bagi ketidakadilan? Ada beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan dalam draf RKUHAP yang diperoleh pada Februari 2025.

1. Legitimasi Saksi Mahkota: Kemunduran dalam Perlindungan Hak Terdakwa

Salah satu poin kontroversial dalam RKUHAP adalah pengaturan mengenai saksi mahkota. Dalam KUHAP saat ini, saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit, tetapi dalam praktiknya sering digunakan.

Melegitimasi saksi mahkota dalam hukum acara pidana membuka potensi penyalahgunaan wewenang, termasuk tekanan dan intimidasi terhadap terdakwa.

Padahal, prinsip non-self incrimination dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik jelas melarang seseorang dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri.

2. Kelemahan dalam Mekanisme Praperadilan

Revisi KUHAP mempertahankan lembaga praperadilan dan memperluas kewenangannya. Ini langkah yang patut diapresiasi, terutama dalam mengakomodasi Konvensi Anti Penyiksaan.

Namun, ada masalah mendasar dalam implementasinya. RKUHAP hanya memperbolehkan pengajuan praperadilan satu kali.

Artinya, jika seseorang mengajukan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya status tersangka, maka ia tidak bisa lagi mengajukan permohonan untuk tindakan upaya paksa lainnya seperti penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Hal ini berpotensi menghambat akses terhadap keadilan.

3. Hak Pendampingan Advokat yang Bisa Dikesampingkan

Pasal 146 ayat (4) RKUHAP memperbolehkan tersangka menolak didampingi advokat. Ini sangat berbahaya karena membuka peluang aparat menekan tersangka agar tidak menggunakan bantuan hukum.

Padahal, keberadaan advokat dalam setiap pemeriksaan adalah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D UUD 1945.

Jika tersangka tidak didampingi advokat, maka berita acara pemeriksaan (BAP) seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

4. Netralitas Hakim dan Hak Mungkir

Masalah lain yang berulang dalam praktik peradilan adalah sikap hakim yang menunjukkan keyakinan atas kesalahan terdakwa sebelum vonis dijatuhkan.

Pasal 195 RKUHAP tidak mengatur konsekuensi jika hakim melanggar prinsip ini. Seharusnya, jika hakim bersikap demikian, terdakwa atau jaksa bisa meminta pergantian majelis.

Hak untuk mengajukan pergantian hakim (hak mungkir) juga perlu diperluas agar bisa diajukan kapan saja selama proses peradilan, bukan hanya sebelum pemeriksaan pokok dimulai.

5. Celah Penyiksaan Melalui Keterangan di Luar Persidangan

Pasal 226 ayat (2) RKUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa di luar persidangan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan bukti.

Ini berpotensi menjadi celah bagi aparat untuk menggunakan intimidasi, kekerasan, atau penyiksaan demi memperoleh keterangan di luar persidangan.

Seharusnya, setiap keterangan terdakwa yang diberikan di luar pengadilan tidak boleh dijadikan dasar dalam persidangan, kecuali yang diberikan secara bebas dan dalam kondisi tanpa tekanan.

6. Bukti yang Menguntungkan Terdakwa Wajib Dihadirkan

Saat ini, tidak ada aturan yang mewajibkan penyidik atau jaksa menghadirkan semua bukti dalam persidangan, termasuk bukti yang bisa membuktikan ketidaksalahan terdakwa (exculpatory evidence).

Sering kali, bukti yang bisa meringankan terdakwa justru disembunyikan. Dalam sistem hukum di Amerika Serikat, dikenal Brady Rules, yang mewajibkan jaksa mengungkap semua bukti, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Indonesia seharusnya menerapkan aturan serupa demi menjamin peradilan yang adil.

7. Hak untuk Diam Tidak Boleh Dijadikan Alasan Memberatkan

Pasal 212 RKUHAP mengakui hak terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan, tetapi dalam praktiknya, diamnya terdakwa sering dijadikan alasan untuk memperberat hukuman.

Seharusnya, hukum acara pidana menegaskan bahwa diamnya terdakwa tidak boleh diinterpretasikan sebagai sikap yang merugikan dirinya.

8. Kesaksian Hearsay Tidak Bisa Dijadikan Bukti

RKUHAP juga membuka ruang bagi penggunaan kesaksian dari orang yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana (testimonium de auditu).

Ini adalah bentuk penyimpangan karena bisa mengakibatkan seseorang dihukum berdasarkan kesaksian yang tidak memiliki dasar kuat.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memperluas definisi saksi, tetapi seharusnya ini hanya berlaku untuk saksi yang menguntungkan terdakwa, bukan sebaliknya.

9. Keterangan Terdakwa Sebaiknya Dikeluarkan dari Alat Bukti

Saat ini, keterangan terdakwa masih menjadi bagian dari alat bukti. Akibatnya, tekanan dan penyiksaan terhadap tersangka kerap terjadi demi memperoleh pengakuan.

Padahal, pengakuan bukanlah queen of evidence dalam sistem pembuktian modern. Jika praktik penyiksaan ingin benar-benar dihapus, maka keterangan terdakwa sebaiknya tidak lagi digunakan sebagai alat bukti utama.

Membutuhkan Revisi yang Lebih Berpihak pada Keadilan

KUHAP baru harus lebih dari sekadar instrumen penegakan hukum.

Ia harus menjadi benteng bagi hak-hak warga negara, terutama dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Jika tidak, revisi ini justru bisa menjadi langkah mundur dalam sistem peradilan pidana kita.