“Kami menggarap tanah ini untuk bertahan hidup. Kami tidak ingin konflik, hanya ingin hak kami diakui dan diselesaikan dengan adil,” tuturnya.
Dari pihak kepolisian, Kapolsek Campaka belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi tersebut. Pihaknya masih melakukan koordinasi pengamanan untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.
Sebagai informasi, kewajiban kebun plasma harus dilaksanakan paling lambat tiga tahun sejak HGU diberikan. Perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini berpotensi dikenai sanksi administratif mulai dari teguran, penghentian usaha, denda, hingga pencabutan izin perkebunan.
Redaksi akan memantau perkembangan rencana aksi dan menunggu tanggapan resmi dari pihak PTPN serta instansi terkait untuk melengkapi informasi secara berimbang.
