Purwakarta – Dewan Pengurus Daerah Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Purwakarta mengumumkan rencana aksi damai di area tanah garapan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN Regional 2 Cikumpay, Kecamatan Campaka, pada Kamis (12/11) pukul 09.00 WIB.
Aksi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak petani garap dan mendesak pemenuhan kewajiban kebun plasma minimal 20 persen dari luas HGU sesuai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan surat pemberitahuan nomor 11-013/DPD-TMI/2026 tanggal 11 November 2026, aksi ini diharapkan diikuti sekitar 300 orang. Komarudin, S.H., Ketua Harian DPD Tani Merdeka Indonesia Purwakarta, menyatakan bahwa aksi akan digelar secara damai.
“Kami hanya ingin menyuarakan aspirasi petani, mendorong dialog musyawarah, serta meminta penyelesaian yang adil dan transparan. Aksi kami jaga tetap tertib, tidak anarkis, dan menghormati hak masyarakat lain,” ujar Komarudin.
Yusup, staf DPD Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Campaka, menambahkan bahwa tuntutan utama adalah ditegakkannya kewajiban perusahaan perkebunan untuk menyediakan kebun masyarakat paling sedikit 20 persen dari luas HGU.
Ia menjelaskan bahwa aturan ini tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
“Kami juga menegaskan HGU bukan berarti perusahaan bebas menguasai tanah sepenuhnya. Ada kewajiban plasma, batas waktu pelaksanaan, hingga sanksi bila diabaikan,” kata Yusup.
Seorang petani yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa ia bersama kelompoknya telah menggarap lahan tersebut sejak 2020. Ia berharap aksi ini dapat memberikan kejelasan status lahan dan hak petani.
“Kami menggarap tanah ini untuk bertahan hidup. Kami tidak ingin konflik, hanya ingin hak kami diakui dan diselesaikan dengan adil,” tuturnya.
Dari pihak kepolisian, Kapolsek Campaka belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi tersebut. Pihaknya masih melakukan koordinasi pengamanan untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.
Sebagai informasi, kewajiban kebun plasma harus dilaksanakan paling lambat tiga tahun sejak HGU diberikan. Perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini berpotensi dikenai sanksi administratif mulai dari teguran, penghentian usaha, denda, hingga pencabutan izin perkebunan.
Redaksi akan memantau perkembangan rencana aksi dan menunggu tanggapan resmi dari pihak PTPN serta instansi terkait untuk melengkapi informasi secara berimbang.
