HARIAN MEMO KEPRI, JAKARTA – Hebohnya berita terkait disitanya 97,7 ton gula rafinasi di Banjarmasin, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) mengharapkan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) totalitas memberikan pengawasan dan sosialisasi dilapangan terhadap peredaran gula rafinasi dipasaran. Diketahui, LPK Merupakan Lembaga yang diakui Pemerintah Republik Indonesia, LPK terbentuk berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus sering memberikan sosialisasi terhadap Masyarakat.
“LPK merupakan Underbow kita, dan tentunya pengawasan serta sosialisasi harus gencar-gencarnya dilakukan, karena LPK merupakan Lembaga terdekat dilingkungan masyarakat, dan tugas LPK sudah jelas ada di UU Perlindungan Konsumen,”papar Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI), Syahrul Mamma, saat diwawancarai awak media, Rabu, (05/2017).
Dikatakannya, Peredaran bebas gula rafinasi di lingkungan masyarakat tidak diperbolehkan, jika ada oknum yang bermain dalam hal ini, harus segera dilaporkan. “Karena itu LPK hadir, tentunya bertugas dilapangan dan tahu lebih rinci keadaan lapangan, kalau ada oknum-oknum yang bermain ya harus dilaporkan,” jelasnya. Selain itu, peran dan keberadaan LPK harus diakui oleh Pemerintah setempat sesuai amanat Undang-undang dan Peraturan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. “LPK itu lembaga yang diakui, di Undang-undang disebutkan bahwa LPK merupakan bentuk peran masyarakat yang membantu pengawasan dalam Perlindungan Konsumen,”ucapnya. Disisi lain, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) menanggapi antusias terhadap harapan dari Dirjen PKTN. “Kita akan melakukan apa yang diharapkan oleh pihak Kementrian, yang jelas kita akan bekerja sebagaimana tupoksi kita dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen,” kata Ketua LPK-RI Wilayah Kepri, Dedi Utomo. (RED)
