SIAK – Praktik dugaan penipuan berkedok jual beli tanah kembali mencuat di Kabupaten Siak, Riau. Seorang pria berinisial R (39) diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak setelah diduga melakukan penipuan transaksi jual beli tanah yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga Rp75 juta.
Tersangka diamankan pada Kamis malam (12/11/2026), sekitar pukul 21.47 WIB. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian lantaran tanah yang ditawarkan kepada korban diduga bukan merupakan milik tersangka.
Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa kasus tersebut terjadi di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.
Kasus ini bermula ketika tersangka meminjam uang sebesar Rp5 juta kepada korban dengan menjaminkan surat keterangan tanah atas nama dirinya. T
ak berhenti sampai di situ, tersangka kemudian menawarkan sebidang tanah seluas 15.000 meter persegi dengan harga Rp150 juta. Transaksi tersebut disepakati sebagai bagian dari pelunasan utang sekaligus jual beli tanah dengan sistem pembayaran secara bertahap.
Percaya dengan penawaran tersebut, korban kemudian melakukan pembayaran secara berangsur hingga mencapai total Rp75 juta.
Namun, persoalan mulai terungkap ketika korban hendak menguasai dan mengelola lahan yang telah dibayarnya. Korban justru mengetahui bahwa tanah tersebut diduga bukan milik tersangka, melainkan milik pihak lain.
“Namun, saat korban hendak menguasai dan mengelola lahan tersebut, diketahui bahwa tanah itu bukan milik tersangka, melainkan milik orang lain,” jelas AKP Raja Kosmos.
Merasa telah menjadi korban penipuan, korban kemudian meminta pertanggungjawaban tersangka. Terlebih, sebelumnya tersangka disebut telah berjanji akan mengembalikan seluruh uang apabila tanah tersebut bermasalah.
Sayangnya, menurut keterangan kepolisian, tersangka tidak memenuhi kewajibannya. Korban akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak.
Dalam perkembangan penanganan perkara, polisi juga menemukan fakta lain ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
Sesuai prosedur, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urine. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkotika.
Tidak hanya itu, polisi juga memperoleh informasi bahwa R diduga berstatus sebagai narapidana yang tengah menjalani masa pembebasan bersyarat.
Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) guna memastikan dan memverifikasi status hukum tersangka.
Satreskrim Polres Siak turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, yakni tiga lembar rekening koran Bank BRI atas nama korban, tiga lembar kuitansi bukti pembayaran, dan satu persil Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Pengusahaan Tanah (SKRPT) atas nama tersangka.
AKP Raja Kosmos menegaskan bahwa penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut. Pasalnya, terdapat informasi mengenai sejumlah lahan lain yang juga diklaim oleh tersangka.
Polisi meminta masyarakat yang merasa pernah mengalami kerugian atau memiliki persoalan transaksi tanah dengan pihak bersangkutan agar segera membuat laporan resmi ke Polres Siak.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi jual beli tanah maupun aset lainnya. Pastikan keabsahan dokumen kepemilikan dan lakukan pengecekan langsung ke instansi berwenang sebelum melakukan pembayaran,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen Polres Siak untuk mengantisipasi praktik mafia tanah, mulai dari penguasaan lahan secara sepihak, klaim kepemilikan tanpa dasar, penggunaan surat palsu, hingga tindakan premanisme dalam sengketa pertanahan. “Jangan sampai ada mafia tanah di wilayah hukum Polres Siak,” tegasnya.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Siak dan dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran jual beli tanah tanpa memastikan legalitas dan status kepemilikan lahan secara langsung. (***)
