BINJAI — Kasat Lantas Polres Binjai, AKP Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., membantah tuduhan praktik pungutan liar (pungli) di pelayanan Satpas Polres Binjai.

Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Untuk menjamin transparansi dan kepastian informasi publik, pihak kepolisian menyerahkan penanganan isu tersebut kepada Sie Propam Polres Binjai.

Baca Juga
Pengawasan Kementerian Dalam Negeri Apresiasi Kebersihan Pantai Panjang
Inspiring Study SMPN 1 Petarukan Buka Wawasan Siswa di SMA Taruna Nusantara
101 Personil Satpol PP Lulus Pelatihan Dasar, Sekda Tekankan Profesionalisme

“Terkait isu yang beredar, penanganannya sudah diserahkan kepada Propam untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik,” ujar AKP Janitra Giri Satya kepada awak media, Jumat (13/11/2026) sore.

Melalui keterangan resminya, Sat Lantas Polres Binjai menyampaikan sejumlah poin penegasan:

  • Pelayanan Sesuai Aturan Resmi: Seluruh tahapan penerbitan SIM di Satpas Polres Binjai—termasuk pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga pembayaran tarif PNBP—dilakukan ketat mengacu pada regulasi yang berlaku.
  • Komitmen Zero Tolerance Pungli: Pihaknya menegaskan tidak ada ruang bagi praktik pungli maupun pelanggaran prosedur. Anggota yang terbukti melanggar SOP akan dijatuhi sanksi tegas sesuai aturan institusi.
  • Imbauan Laporan Resmi: Masyarakat yang menemukan bukti pelanggaran diminta menyampaikan laporan resmi ke Propam Polres Binjai ketimbang mengunggahnya di media sosial, guna mempermudah verifikasi identitas, kronologi, serta tindak lanjut hukum/disiplin.
  • Edukasi Literasi Digital: Publik diimbau bijak bermedia sosial, memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikan, serta mewaspadai dampak hukum terkait penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik sesuai UU ITE. (***)