Harian Memo Kepri | Nasional —Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana dan implementasi pemindahan ibu kota. Johnny G Plate selaku Sekjen DPP Partai NasDem mengatakan berbagai perencanaan dan tahapan yang telah dilakukan oleh pemerintah harus terus dikomunikasikan dengan DPR sebagai mitra kerjanya.
“Fraksi Partai NasDem di DPR RI sebagai mitra pemerintah akan memberikan kritik ke dalam. Kritik kami bukan keluar menjadi wacana negatif. Kami tetap akan kritis untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol agar proses pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” terangnya.
Johnny yang juga merupakan anggota Pansus Ibu Kota Baru mengungkapkan pada periode 2019-2024 memiliki 59 anggota DPR RI memiliki kekuatan signifikan untuk menjalankan fungsi legislasi.
Ia menegaskan, proses pemenangan pemilu dengan sistem tanpa mahar, akan menunjukkan dedikasi yang terbaik bagi masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Kamis (26/9-2019).
“Pemindahan ibu kota ada yang gagal dan ada yang berhasil. Pemerintah harus melihat perencanaan dan praktik pemindahan ibu kota yang telah dilakukan di berbagai negara dunia secara komprehensif,” tegasnya.
Hadir dalam FGD Fraksi NasDem tersebut Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro. Dalam kesempatan itu Bambang mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai kajian dalam dua tahun terakhir ini.
Dari berbagai temuan, menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta sentris telah membuat tidak meratanya kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional. “Ini terjadi karena sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, dan pembangunan sejak Indonesia terkonsentrasi di Jawa,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut Bambang, alasan teknis tata kota sudah ditemukan adanya penurunan daya dukung air dan lahan.“Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain itu, konversi lahan di Jawa terjadi secara besar-besaran. Pulau Jawa mengalami penurunan luasan lahan pertanian sebesar 0,93 persen selama 2013 hingga 2016,” terangnya.
Bambang berharap, pemindahan ibu kota secara teknis ekonomi menjadi strategi pemerataan pembangunan, dengan pengembangan wilayah metropolitan, kota baru, kawasan industri dan ekonomi khusus, dan kawasan pariwisata.
“Berbagai isu yang berkembang selama ini di masyarakat adalah kekhawatiran, salah satu yang menonjol adalah soal kenaikan harga tanah. Tapi kami berkomitmen pembangunan ibu kota akan dilakukan secara inklusif dengan pertumbuhan terkendali atau growth management,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Bambang juga berharap Fraksi Partai NasDem memberikan komitmen kontrol. Karena, proses pelaksanaan pemindahan ibu kota merupakan hal yang kompleks. “Daya dukung DPR akan sangat berarti bagi suksesnya pemindahan ibu kota,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota komisi V DPR RI Fraksi NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana Pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Menurutnya, pemindahan ibu kota merupakan wacana lama yang telah digaungkan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno, selain itu, perpindahan ibu kota dinilai dapat mewujudkan pemerataan ekonomi.
“Urgent atau tidak dilihat dari kepentingan, apakah penyelenggaraan negara akan berjalan baik. Perpindahan, akan membantu pemerataan ekonomi,” ujar Syarief.
Menurutnya, perpindahan ibu kota merupakan hal yang biasa. Bahkan negara seperti Brazil, Malaysia dan Australia telah mendapatkan benefit yang positif dari perpindahan ibukota.
Terlebih, menurut Syarief dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, secara fiskal Pemerintah sanggup, karena tidak semua anggaran pemindahan ibu kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga ada keterlibatan swasta.
“Kemenkeu dan Bappenas menggangap Kemampuan fiskal kita mampu. Apalagi, tidak semuanya menggunakan APBN,” tuturnya.
Meski demikian, lanjut legislator Fraksi NasDem itu, dalam perpindahan ibu kota akan mengakibatkan banyaknya Undang-undang yang akan diubah. Namun demikian DPR RI sudah berkomitmen siap untuk membahasnya dengan Pemerintah.
“Setelah DPR baru, sepanjang itu sesuai dengan harapan, kita dukung saja. Tentunya kita harapan tidak ada (UU) tumpang tindih. Tapi kita belum bahas ke sana,” pungkasnya.
sumber | dok. | poskotanews.com
